Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 FEBRUARI 2020
P. 34
mempertemukan semua pihak terkait, termasuk kalangan buruh dan pekerja, agar
tidak menjadi 'bom waktu' bagi sektor ketenagakerjaan di masa mendatang.
Selain itu, reaksi dari kelompok buruh juga diharapkan tidak kontraproduktif atas
niat baik pemerintah. Sebab pada hakikatnya bertujuan untuk menyederhanakan
dan memperbaiki tata kelola Ketenagakerjaan di Indonesia. Di sisi lain, Sekretaris
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Adriani, mengatakan, pesangon tidak
akan dihapuskan dalam omnibus law cipta lapangan kerja. "Pesangon tidak
dihapuskan, tapi bagaimana pesangon ini betul-betul bisa diimplementasikan," ujar
Adriani.
Selain itu, lanjut Adriani, baik pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu
(PKWT) dan pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) tetap
akan mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja.
"Yang kita pastikan adalah pekerja yang tidak tetap juga mendapatkan
perlindungan, misalnya jaminan sosial itu harus kita pastikan," jelas dia.
Kemenaker menyebutkan, upah minimum juga tidak akan dihilangkan. Adriani
menyebutkan, upah per jam yang diwacanakan pemerintah adalah upah untuk
pekerja di sektor-sektor tertentu. Adriani juga mengatakan, omnibus law cipta
lapangan kerja tidak akan menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha.
Menurutnya, jika pengusaha melanggar hak-hak pekerja tetap akan diproses mulai
dari dari sanksi administrasi hingga sanksi pidana. "Ini tetap kami mengusulkan ya
kalau sanksi pidana tetap kita beri sanksi pidananya. Tapi ada sanksi-sanksi yang
harus kita awali dengan administrasi dulu. Ada hanya sanksi-sanksi administrasi. jadi
masing pelanggaran beda-beda. Tentunya kita lihat kalau memang harusnya pidana,
ya pidana," papar dia.
Di samping itu, Adriani menyebutkan Omnibus Law tidak membuat tenaga kerja
asing (TKA) masuk dengan mudah. Dia menyebutkan, TKA baru bisa masuk jika skill
atau kemampuan yang dibutuhkan tidak dimiliki pekerja dalam negeri. Itu pun tidak
untuk waktu yang lama.
(kri)
Page 33 of 124.
