Page 29 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 FEBRUARI 2020

boleh saja. Namun, tetap tidak mengurangi nilai THR yang berhak diterima oleh karyawan
yang bersangkutan.

Minimal besaran THR yang berhak diterima oleh karyawan adalah sesuai besar upah per
bulan ditambahkan dengan tunjangan tetap yang diterima setiap bulannya. Tunjangan tidak
tetap, misalnya tunjangan makan yang dipotong jika karyawan tidak masuk, tidak termasuk
dalam perhitungan THR.

Akan tetapi, jika dalam Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) dimuat kebijakan perusahaan untuk memberikan THR dengan besaran yang
lebih baik dari besaran minimal yang ditetapkan pemerintah, maka perusahaan wajib
membayarkan THR sesuai dengan PP, Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja Bersama
(PKB).

Perhitungan THR Sesuai dengan Masa Kerja

Aturan tentang THR tersebut berlaku untuk semua perusahaan yang mempekerjakan
karyawan tetap maupun kontrak yang telah memenuhi masa kerja minimal satu bulan.
Besaran THR ditentukan berdasarkan masa kerja karyawan, sehingga setiap karyawan bisa
mendapatkan jumlah yang berbeda. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

Pekerja/buruh yang telah memiliki masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih,
diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah.

Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus
tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja/12 x satu
bulan upah.

Kewajiban Perusahaan saat Adanya Perselisihan Hak THR

Ada kalanya, karyawan akan merasa bahwa nominal THR yang diterima tidak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Jika hal ini terjadi, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk
menuntut hak yang berhak diterima. Perusahaan dan karyawan sebaiknya segera
melakukan musyawarah bersama untuk mencapai hasil yang bisa diterima kedua belah
pihak. Jika tidak kunjung didapatkan hasilnya, dapat menggunakan bantuan mediasi
hubungan industrial. Mediator yang bersifat netral dan tidak berpihak guna menyelesaikan
perselisihan hak.

Aturan THR bagi Karyawan yang Sedang Cuti Hamil/Melahirkan

Kemudian muncul pertanyaan bagaimana dengan karyawati yang mengambil cuti hamil
atau melahirkan bertepatan dengan hari raya? Apakah perusahaan juga wajib membayar
THR untuknya?

Secara prinsip, cuti hamil dan cuti melahirkan merupakan hak yang wajib diberikan oleh
perusahaan kepada pekerja perempuan yang memenuhi syarat. Sebagaimana diatur dalam
Pasal 82 UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, cuti hamil dan melahirkan diberikan
selama 3 bulan, yakni sebelum dan sesudah melahirkan.

Ketidakhadiran karyawati karena cuti hamil atau melahirkan ini tidak menjadikan hubungan
kerja terputus, mengubah status karyawati maupun mengurangi masa kerja. Jadi, dalam
masal tiga bulan cuti tersebut, karyawati yang bersangkutan tetap berhak mendapatkan

Page 28 of 124.