Page 33 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 FEBRUARI 2020
P. 33
Title OMNIBUS LAW CIPTA KERJA DINILAI BISA CIPTAKAN LAPANGAN KERJA BARU
Media Name sindonews.com
Pub. Date 18 Februari 2020
https://nasional.sindonews.com/read/1529908/12/omnibus-law-cipta-kerja -dinilai-bisa-
Page/URL
ciptakan-lapangan-kerja-baru-1581996036
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) secara umum dinilai akan
memberikan dampak positif bagi sektor perekonomian Tanah Air. Pengamat
Perpajakan, Yustinus Prastowo mengatakan idealnya RUU yang mencakup revisi 79
undang-undang dan terdiri atas 1.244 pasal ini diharapkan bisa menarik investor
untuk lebih tertarik masuk ke Indonesia sehingga bisa meningkatkan lapangan kerja
baru.
"Semua pihak terkait harus bisa duduk bersama, guna mencari solusi dan titik
tengah yang bisa menyeimbangkan antara kepentingan investasi dan dunia usaha,"
ujarnya, Selasa (18/2/2020).
Terkait sejumlah kritik atas draf RUU itu, Yustinus mengatakan, tidak semua
subtansi dalam RUU ini merugikan buruh. Masalahnya, ketertutupan pemerintah
dalam menginformasikan rancangan dan kurang melibatkan pemangku kebijakan
yang diatur dalam perumusan RUU itu bisa menimbulkan salah kaprah.
"Misalnya saja pengaturan mengenai pemberian pesangon yang sempat disinyalir
bakal dihapuskan. Kenyataannya, RUU Ciptaker tidak menghapus pesangon. Hanya,
ada penurunan dari 32 kali gaji saat ini menjadi 17 kali," ucapnya.
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) itu menilai besaran
pesangon yang berlaku saat ini termasuk sangat tinggi dibandingkan negara-negara
tetangga. Besarnya pesangon itu kerap membuat investor enggan berinvestasi di
Indonesia sehingga menghambat penciptaan lapangan kerja.
Tingginya pesangon tersebut dinilai sering membuat perusahaan lebih memilih
merekrut karyawan kontrak daripada pegawai tetap. "Alhasil, alih-alih melindungi
pekerja, aturan pesangon itu malah merugikan, terutama bagi kelompok yang
belum memiliki pekerjaan dan baru akan bekerja," katanya.
Diakui Yustinus, proses penyusunan RUU Cipta Kerja harus mendapat pengawasan
publik. Dia menegaskan semua pembahasannya harus dilakukan dengan
Page 32 of 124.
