Page 32 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 FEBRUARI 2020
P. 32
Sekretaris Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Adriani, mengatakan, pesangon
tidak akan dihapuskan dalam omnibus law cipta lapangan kerja. "Pesangon tidak
dihapuskan, tapi bagaimana pesangon ini betul-betul bisa diimplementasikan," ujar
Adriani.
Selain itu, kata Adriani, baik pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)
dan pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) tetap akan
mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja. "Yang kita pastikan adalah pekerja yang
tidak tetap juga mendapatkan perlindungan, misalnya jaminan sosial itu harus kita
pastikan," ungkap dia.
Kemnaker menyebutkan, upah minimum juga tidak akan dihilangkan. Adriani
menyebutkan, upah per jam yang diwacanakan pemerintah adalah upah untuk
pekerja di sektor-sektor tertentu.
Adriani juga mengatakan, omnibus law cipta lapangan kerja tidak akan
menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha. Menurutnya, jika pengusaha
melanggar hak-hak pekerja, tetap akan diproses mulai dari dari sanksi administrasi
hingga sanksi pidana.
"Ini tetap kami mengusulkan ya kalau sanksi pidana tetap kita beri sanksi
pidananya. Tapi ada sanksi-sanksi yang harus kita awali dengan administrasi dulu.
Ada hanya sanksi-sanksi administrasi. jadi masing pelanggaran beda-beda.
Tentunya kita lihat kalau memang harusnya pidana, ya pidana," jelas dia.
Di samping itu, Adriani menyebutkan omnibus law tidak membuat tenaga kerja
asing (TKA) masuk dengan mudah. Ia menyebutkan, TKA baru bisa masuk jika skill
atau kemampuan yang dibutuhkan tidak dimiliki pekerja dalam negeri. Itu pun tidak
untuk waktu yang lama.
Page 31 of 124.
