Page 88 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 AGUSTUS 2019

Title KEPESERTAAN MINIM, BPK USULKAN BPJSTK BISA LAKUKAN TINDAKAN HUKUM
Media Name sindonews.com
Pub. Date 29 Agustus 2019
https://ekbis.sindonews.com/read/1434603/34/kepesertaan-minim-bpk-usul kan-bpjstk-
Page/URL
bisa-lakukan-tindakan-hukum-1567064019
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat, masih ada sekitar 26,1 juta
perusahaan yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK). Hal ini
didasarkan pada data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) 2016 terhadap 26,71 juta
perusahaan, baik usaha mikro kecil (UMK) dan usaha menengah besar (UMB).

Data BPJSTK juga menunjukkan, jumlah perusahaan yang telah terdaftar
kepersertaan pada tahun 2019 baru sebanyak 610.039 unit usaha. "Sehingga,
kurang lebih ada 26,1 juta unit usaha yang belum terdaftar di BPJSTK. Jumlah ini
banyak sekali dan kami akan teliti dimana letak masalahnya agar BPK bisa
memberikan rekomendasi kepada pemerintah," ujar Anggota BPK Harry Azhar Azis
seusai melakukan pemeriksaan pendahuluan kinerja operasional BPJSTK di Jakarta,
Kamis (29/8/2019).

Harry mengatakan, masih banyaknya perusahaan yang belum menjadi peserta atau
baru mendaftarkan sebagian karyawannya menjadi catatan BPK agar ke depan perlu
ada regulasi yang membolehkan BPJSTK melakukan penuntutan hukum secara
langsung terhadap perusahaan yang melanggar. Dia mencontohkan pabril mercon
yang terbakar di Kosambi dan menyebabkan 50 orang meninggal, ternyata hanya
20 orang yang bisa ditanggung BPJSTK.

"Saya minta BPJSTK bisa menuntut perusahaan tersebut agar bertanggung jawab
terhadap karyawan yang tidak dilindungi. Agar semua masyarakat bisa merasakan
kehadiran negara melakukan perlindungan jaminan sosial kepada rakyatnya," tegas
Harry.

Menurut Harry, berdasarkan data BPS per Februari 2019 jumlah tenaga kerja
sebesar 129.366.192 orang, yang terdiri tenaga kerja fomal sebesar 55.272.968
orang dan tenaga kerja informal sebesar 74.093.224. "Sehingga masih terdapat
tenaga kerja formal yang belum terlindungi jaminan sosial kurang lebih sebesar 15,6
juta orang dan tenaga kerja informal kurang lebih sebesar 71,5 juta orang. Ini
sangat rendah sekali," jelasnya.

Direktur Utama BPJSTK Agus Susanto berharap rekomendasi yang nantinya

Page 87 of 121.