Page 118 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

Judul Buruh Menolak UMP 2022, Pengusaha Anggap Adil
Nama Media rctiplus.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/ekonomi/1720306/buruh-
menolak-ump-2022-pengusaha-anggap-adil
Jurnalis Ekonomi
Tanggal 2021-11-17 19:48:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Ringkasan

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak formulasi kenaikan upah minimum (UM)
yang dibuat pemerintah. Buruh/pekerja bahkan mengancam mogok massal bila ketentuan
tersebut tetap dilaksanakan.

BURUH MENOLAK UMP 2022, PENGUSAHA ANGGAP ADIL

JawaPos.com Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak formulasi kenaikan upah
minimum (UM) yang dibuat pemerintah. Buruh/pekerja bahkan mengancam mogok massal bila
ketentuan tersebut tetap dilaksanakan.

Ada sejumlah alasan yang mendasari penolakan tersebut. Ketua KSPI Said Iqbal
mengungkapkan, penggunaan PP 36/2021 dalam penghitungan UM merupakan tindakan
inkonstitusional.
Sebab, dalam UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan, tak disebutkan bahwa penghitungan
kenaikan UM akan dijabarkan dalam peraturan pemerintah (PP). Formula kenaikan upah
minimum dengan istilah batas atas (BA) dan batas bawah (BB) tidak dikenal dalam UU Ciptaker,
ujarnya dalam temu media kemarin (16/11).
Menurut Said, penggunaan UU Ciptaker dan PP 36/2021 itu mencederai hukum. Sebab, saat ini
UU Ciptaker sedang menjalani judicial review. Dengan demikian, karena belum berketetapan
hukum, seharusnya peraturan masih menggunakan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan
PP 78/2015.

Dia menerangkan, buruh sejatinya sudah melakukan survei standar kebutuhan hidup layak (KHL)
yang selama ini menjadi penentu kenaikan UM berdasar UU 133/2003. Dari hasil survei di 10
provinsi, diperoleh rata-rata total KHL 710 persen.

117