Page 122 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 122
Judul BPJS Ketenagakerjaan: Layanan syariah gunakan akad pemberian
kuasa
Nama Media antaranews.com
Newstrend Layanan Syariah Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2530145/bpjs-ketenagakerjaan-
layanan-syariah-gunakan-akad-pemberian-kuasa
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-11-17 19:45:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
adan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyatakan Layanan Syariah
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di lembaga tersebut menggunakan Wakalah Bi Al-
Ujrah.
BPJS KETENAGAKERJAAN: LAYANAN SYARIAH GUNAKAN AKAD PEMBERIAN KUASA
Banda Aceh - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyatakan
Layanan Syariah Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di lembaga tersebut menggunakan
Wakalah Bi Al-Ujrah.
"Artinya, akad antara Peserta sebagai Pemberi Kuasa (Muwakkil) dengan BPJS Ketenagakerjaan
sebagai Penerima Kuasa (Wakil) untuk mengelola dana iuran peserta meliputi kegiatan
administrasi, pengelolaan risiko, pengembangan dana dan/atau investasi dan kegiatan terkait
lainnya," kata Direktur Perencanaan Strategis & TI BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan
Buntoro di Banda Aceh, Rabu.
Pernyataan itu disampaikannya dalam kegiatan peluncuran layanan syariah BPJamsostek di
Provinsi Aceh yang turut dihadiri Sekda Aceh, Taqwallah dan hadir secara virtual Menteri
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy dan Menteri
Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah.
Ia menjelaskan Layanan Syariah Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhitung 17
November 2021 di 9 (Sembilan) Kantor Cabang di Provinsi Aceh.
Menurut dia penghitungan hasil pengembangan dana JHT Peserta yang terdaftar di Provinsi Aceh
sampai dengan 31 Desember 2021 berdasarkan imbal hasil portofolio investasi yang berlaku saat
ini. Ia mengatakan pemisahan aset program JHT baru akan dilaksanakan terhitung mulai tanggal
1 Januari 2022.
121
