Page 119 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 119
Lalu, bila menggunakan PP 78/2015 yang mengacu pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi,
kenaikan UM minimal 4 persen. Dengan demikian, keduanya klop. Kenaikan upah minimum 57
persen. Itu dasarnya, tuturnya.
Sementara itu, respons sebaliknya ditunjukkan kalangan pengusaha. Mereka menilai formulasi
UMP yang tertuang dalam PP 36/2021 sudah sesuai dengan kemampuan perusahaan. Peraturan
menyatakan bahwa rata-rata penyesuaian UMP di seluruh provinsi sebesar 1,09 persen.
Angka tersebut adil dengan parameter yang merefleksikan kondisi riil seperti rata-rata konsumsi
dan tingkat pengangguran, ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi
Sukamdani.
Menurut Hariyadi, kenaikan UMP yang terlalu tinggi bisa memicu keterbatasan penyerapan
tenaga kerja. Selain itu, formulasi UMP kali ini hadir untuk mengurangi disparitas antarwilayah
yang terlalu tinggi. Dengan demikian, laju pertumbuhan upah minimum di wilayah-wilayah
dengan upah relatif rendah dibandingkan dengan rata-rata konsumsi wilayah tersebut bisa
meningkat, katanya.
Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Adi Mahfudz menambahkan, penyesuaian
UMP pada 2022 merupakan hasil kesepakatan bersama antara pemerintah, pengusaha, dan
pekerja. Pengusaha, terutama yang tidak terdampak Covid-19, diharapkan bisa mengikuti
regulasi yang ada dalam penyesuaian upah tahun depan, tegasnya.
118
