Page 120 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 120

Judul               Buruh Menolak UMP 2022, Pengusaha Anggap Adil
                Nama Media          jawapos.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.jawapos.com/ekonomi/17/11/2021/buruh-menolak-ump-
                                    2022-pengusaha-anggap-adil/
                Jurnalis            Editor : Ilham Safutra
                Tanggal             2021-11-17 19:48:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Formula kenaikan upah minimum dengan istilah batas atas
              (BA) dan batas bawah (BB) tidak dikenal dalam UU Ciptaker

              negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Dengan demikian, keduanya klop. Kenaikan upah minimum
              5–7 persen. Itu dasarnya

              negative  -  Hariyadi  Sukamdani  (Ketua  Apindo)  Angka  tersebut  adil  dengan  parameter  yang
              merefleksikan kondisi riil seperti rata-rata konsumsi dan tingkat pengangguran

              negative  -  Hariyadi  Sukamdani  (Ketua  Apindo)  Dengan  demikian,  laju  pertumbuhan  upah
              minimum  di  wilayah-wilayah  dengan  upah  relatif  rendah  dibandingkan  dengan  rata-rata
              konsumsi wilayah tersebut bisa meningkat

              positive - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin) Pengusaha, terutama
              yang tidak terdampak Covid-19, diharapkan bisa mengikuti regulasi yang ada dalam penyesuaian
              upah tahun depan



              Ringkasan

              Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak formulasi kenaikan upah minimum (UM)
              yang  dibuat  pemerintah.  Buruh/pekerja  bahkan  mengancam  mogok  massal  bila  ketentuan
              tersebut tetap dilaksanakan. Ada sejumlah alasan yang mendasari penolakan tersebut. Ketua
              KSPI Said Iqbal mengungkapkan, penggunaan PP 36/2021 dalam penghitungan UM merupakan
              tindakan inkonstitusional. Sebab, dalam UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan, tak disebutkan
              bahwa penghitungan kenaikan UM akan dijabarkan dalam peraturan pemerintah (PP). ”Formula
              kenaikan upah minimum dengan istilah batas atas (BA) dan batas bawah (BB) tidak dikenal
              dalam UU Ciptaker,” ujarnya dalam temu media kemarin (16/11).




                                                           119
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125