Page 284 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 284

Judul               Desak Ridwan Kamil Tak Pakai PP Pengupahan, Ribuan Buruh Tutup
                                    Flyover Pasupati
                Nama Media          jabar.suara.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://jabar.suara.com/read/2021/11/17/153637/desak-ridwan-kamil-
                                    tak-pakai-pp-pengupahan-ribuan-buruh-tutup-flyover-pasupati
                Jurnalis            Ari Syahril Ramadhan
                Tanggal             2021-11-17 15:36:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Ringkasan

              Tolak  PP  nomor  36  tahun  2021  tentang  Pengupahan,  ribuan  buruh  tutup  jalan  Jembatan
              Pasupati, Kota Bandung, Rabu (17/11/2021). ribuan buruh tersebut merupakan anggota Serikat
              Pekerja Nasional (SPN) Provinsi Jawa Barat. Mereka melakukan long march mulai dari Tol Pasteur
              sampai dengan titik aksi di Gedung Sate, Kota Bandung.


              DESAK RIDWAN KAMIL TAK PAKAI PP PENGUPAHAN, RIBUAN BURUH TUTUP
              FLYOVER PASUPATI

              SuaraJabar.id - Tolak PP nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, ribuan buruh tutup jalan
              Jembatan  Pasupati,  Kota  Bandung,  Rabu  (17/11/2021).  ribuan  buruh  tersebut  merupakan
              anggota Serikat Pekerja Nasional (SPN) Provinsi Jawa Barat.

              Mereka melakukan long march mulai dari Tol Pasteur sampai dengan titik aksi di Gedung Sate,
              Kota Bandung.

              Para buruh itu, menuntut agar pemerintah tidak menetapkan upah minimum provinsi 2022 baik
              kota dan kabupaten (UMK) maupun provinsi (UMP) menggunakan peraturan PP Pengupahan
              terbaru.

              "Kita akan aksi terus, sampai Gubernur Jawa Barat tidak menetapkan kenaikan upah provinsi
              dengan PP nomor 36," ujar Ketua DPD SPN Jawa Barat Dadan Sudiana, saat memberikan orasi
              di Gedung Sate, Kota Bandung.

              Penolakan  itu  mendasar,  karena  peraturan  nomor  36  tahun  2021  merupakan  turunan  dari
              Undang-Undang  Omnibus  Law,  di  mana  jika  ada  kenaikan  upah,  hanya  berkisar  0  hingga  1
              persen.

              "Omnibus Law dan lainnya menyengsarakan kita. Tetap semangat, hidup buruh," katanya.



                                                           283
   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289