Page 443 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

persen. Pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum berdasarkan Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang merupakan aturan turunan dari Undang-
Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Presiden Aspek Indonesia Mirah
Sumirat menyitir PP Nomor 36 tahun 2021, mengatakan kenaikan 2022 tertinggi adalah di
menjadi sebesar Rp 4.453.724 dari sebelumnya tahun 2021 sebesar Rp 4.416.186,548 atau naik
sebesar Rp 37.538.Sedangkan kenaikan terendah tahun 2022 adalah di Jawa Tengah menjadi
sebesar Rp 1.813.011, atau hanya naik sebesar Rp 14.032 dibanding tahun 2021 sebesar Rp
1.798.979,00.
"Artinya dengan kenaikan tahun 2022 tertinggi hanya sebesar Rp 37.538 dan kenaikan terendah
adalah hanya naik Rp 14.032, ini sangat memalukan di tengah kondisi rakyat yang semakin sulit
dan daya beli masyarakat yang semakin rendah. Rakyat dipaksa untuk terus miskin," kata Mirah
Sumirat dalam keterangan tertulis, Rabu, 17 November 2021.Padahal, pada 2020, kata Mirah,
Menteri Ketenagakerjaan telah memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum tahun 2021,
dengan hanya berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11/HK04/X/2020
tentang Penetapan Minimum tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.Dengan demikian, Mirah
mengatakan adanya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan PP Nomor 36 tahun 2021 tentang
Pengupahan, semakin membuktikan bahwa Pemerintahan Joko Widodo memberikan karpet
merah kepada pengusaha dan tidak berpihak pada pekerja dan rakyat Indonesia.Untuk itu,
Aspek Indonesia sebagai federasi serikat pekerja afiliasi KSPI, mendukung penuh rencana mogok
nasional secara konstitusional untuk menolak penetapan 2022 tersebut. "Karena tidak manusiawi
dan ini semakin membuktikan bahwa Pemerintah tidak mampu memberikan kehidupan yang
layak kepada rakyatnya," ujar Mirah Sumirat.CAESAR AKBAR.

442