Page 444 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 444
Judul Buruh Jabar Ancam Mogok Jika Upah Tak Naik 10 Persen di 2022
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211117112056-92-
722315/buruh-jabar-ancam-mogok-jika-upah-tak-naik-10-persen-di-
2022
Jurnalis Rabu, 17 Nov 2021 12:24 WIB
Tanggal 2021-11-17 12:24:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit - Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI) Roy Jinto mengatakan buruh di Jawa Barat (Jabar) sepakat
untuk melakukan mogok kerja daerah dan nasional apabila tuntutan upah minimum sebesar 10
persen pada 2022 tidak dikabulkan pemerintah.
BURUH JABAR ANCAM MOGOK JIKA UPAH TAK NAIK 10 PERSEN DI 2022
Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit - Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI) Roy Jinto mengatakan buruh di Jawa Barat (Jabar) sepakat
untuk melakukan mogok kerja daerah dan nasional apabila tuntutan upah minimum sebesar 10
persen pada 2022 tidak dikabulkan pemerintah.
"Mogok akan kami lakukan sebelum penetapan upah minimum 2022 dan Desember 2022, apabila
Mahkamah Konstitusi (MK) tidak membatalkan UU Cipta Kerja yang menurut kami bertentangan
dengan UUD 1945 dan UU 12 tahun 2011," kata Roy melalui pesan tertulis, Rabu (17/11).
Roy menuturkan buruh menuntut pemerintah untuk menetapkan upah minimum 2022 tidak
menggunakan formula perhitungan Peraturan Pemerintah (PP) 36 No 2021 tentang Pengupahan
karena UU Cipta Kerja yang menjadi cantolan beleid itu statusnya masih diuji secara formil dan
materiil di Mahkamah Konstitusi.
"Dan kita sedang menunggu jadwal sidang pembacaan putusan, karena PP 36/2021 merupakan
aturan turunan UU Cipta Kerja dan uu-nya sedang diuji, sehingga pemerintah harus
menghormati proses hukum di MK dengan menunda pelaksanaan UU Cipta Kerja, termasuk
peraturan turunannya sampai adanya putusan MK baik secara formil dan materil," ujar Roy.
Menurut Roy, penetapan upah minimum berdasarkan PP 36/2021 telah menghilangkan hak
buruh melalui dewan pengupahan untuk berunding karena semua data-data sudah diputuskan
443
