Page 449 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 449
Nilai batas atas upah minimum dihitung berdasarkan rata-rata konsumsi per kapita, rata-rata
banyaknya anggota rumah tangga, dan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja
pada setiap rumah tangga. Nilai batas bawah upah minimum dihitung dari batas atas upah
minimum dikalikan 50 persen.
Formula baru rentang nilai batas atas dan batas bawah dalam PP No. 36 tahun 2021 inilah yang
membuat kenaikan upah minimum 2022 hasilnya justru di bawah inflasi ataupun pertumbuhan
ekonomi. Padahal berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi tertinggi
didapat oleh Maluku Utara dengan kenaikan 12,76%, Inflasi tertinggi Bangka Belitung 3,29%.
Mirah Sumirat mengungkapkan, berdasarkan PP No. 36 tahun 2021, kenaikan UMP 2022 tertinggi
adalah di DKI Jakarta menjadi sebesar Rp 4.453.724 dari sebelumnya tahun 2021 sebesar Rp
4.416.186,548. Artinya hanya naik sebesar Rp 37.538. Sedangkan kenaikan terendah UMP tahun
2022 adalah di Jawa Tengah menjadi sebesar Rp 1.813.011, atau hanya naik sebesar Rp 14.032
dibanding UMP tahun 2021 sebesar Rp 1.798.979,00.
“Artinya dengan kenaikan UMP tahun 2022 tertinggi hanya sebesar Rp 37.538 dan kenaikan
terendah adalah hanya naik Rp 14.032, ini sangat memalukan di tengah kondisi rakyat yang
semakin sulit dan daya beli masyarakat yang semakin rendah. Rakyat dipaksa untuk terus
miskin!,” tegas Mirah Sumirat.
Apalagi pada tahun 2020 yang lalu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah memutuskan
untuk tidak menaikkan upah minimum tahun 2021, dengan hanya berdasarkan Surat Edaran
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021
pada Masa Pandemi Covid-19.
Mirah Sumirat juga menegaskan bahwa UU Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 dan PP No. 36 tahun
2021 tentang Pengupahan, semakin membuktikan bahwa Pemerintahan Joko Widodo
memberikan karpet merah kepada pengusaha dan tidak berpihak pada pekerja dan rakyat
Indonesia.
ASPEK Indonesia sebagai Federasi serikat pekerja afiliasi KSPI, mendukung penuh rencana KSPI
yang akan melakukan Mogok Nasional secara konstitusional untuk menolak penetapan UMP 2022
yang tidak manusiawi dan ini semakin membuktikan bahwa Pemerintah tidak mampu
memberikan kehidupan yang layak kepada rakyat nya, pungkas Mirah Sumirat.(hen)
448
