Page 447 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

PARA GUBERNUR DIMINTA TETAPKAN UMP PALING LAMBAT MINGGU 21
NOVEMBER 2021
Para gubernur diminta menetapkan upah minimum provinsi (UMP) paling lambat Minggu 21
November 2021. Penetapan ini harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan aturan turunan dari Undang-
Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Gubernur harus menetapkan UMP paling lambat tanggal 21 November tahun 2021, dan karena
tanggal 21 November merupakan hari libur nasional maka penetapannya dilakukan paling lambat
satu hari sebelumnya, yaitu tanggal 20 November,” ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah, di Jakarta, Selasa (16/11/2021).

Kemudian penetapan upah minimum kabupaten (UMK) dilakukan paling lambat tanggal 30
November 2021 dan dilakukan setelah penetapan UMP.

Ketentuan batas waktu penetapan ini telah ditegaskan kembali dalam Surat Edaran (SE) Menteri
Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 561/6393/SJ perihal penetapan upah minimun tahun 2022,
yang disampaikan kepada seluruh gubernur.

Baca Juga: Menaker: Upah Minimum Instrumen Pengentasan Kemiskinan Lebih lanjut Menaker
menegaskan, penetapan upah minimum (UM) tahun 2022, berdasarkan UU Cipta Kerja dan
aturan turunannya PP 36/2021 bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh
agar upahnya tidak dibayar terlalu rendah akibat posisi tawar mereka yang lemah dalam pasar
kerja.

“Kebijakan upah minimun ditujukan sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan serta
tentu saja untuk mendorong kemajuan ekonomi Indonesia melalui pengupahan yang adil dan
berdaya saing,” ujarnya.

Ida menjelaskan, UM adalah upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah yang berlaku bagi
pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

“Semangat dari formula upah minimum ini, berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021, adalah untuk
mengurangi kesenjangan upah minimum sehingga terwujud keadilan upah antarwilayah.
Keadilan antarwilayah ini, sekali lagi, dicapai melalui pendekatan rata-rata konsumsi rumah
tangga di masing-masing wilayah,” terangnya.

Lebih lanjut Menaker menjelaskan, UM berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 hanya
berdasarkan wilayah, yaitu UMP dan UMK, tidak ada lagi penetapan UM berdasarkan sektor atau
UMS. Namun UMS yang telah ditetapkan sebelum 2 November 2020 tetap berlaku hingga UMS
tersebut berakhir atau UMP/UMK di wilayah tersebut telah lebih tinggi.

“Dengan demikian, UMS tetap berlaku dan harus dilaksanakan oleh pengusaha,” pungkasnya.

446