Page 445 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 445
oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sehingga, lanjut dia, fungsi dewan pengupahan hanya
melegitimasi dan mengamini saja.
Padahal, langkah tersebut menurut Roy telah bertentangan dengan Konvensi ILO 98 tentang
hak berunding bersama dan juga Keputusan Presiden (Kepres) 107/2004 tentang dewan
pengupahan. Dalam PP 36/2021, mensyaratkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi kab/kota
dalam tiga tahun terakhir.
Sedangkan, tidak semua kab/kota menghitung dan merilis pertumbuhan ekonomi yang
dibutuhkan tersebut. Roy menyebutkan jauh-jauh hari para buruh di kabupaten/kota di Jawa
Barat sudah mencoba meminta data-data tersebut ke BPS kab/kota.
Namun BPS tersebut menyatakan tidak mempunyai data-data yang dibutuhkan.
"Lalu tiba-tiba muncul Surat Edaran (SE) Menaker RI pada 9 November 2021 mengenai data-
data pertumbuhan ekonomi se-Indonesia. Kami sangat meragukan data-data yang disampaikan
menaker tersebut. Dalam sejarah pengupahan, baru kali ini di Indonesia dalam penetapan upah
minimum diatur mengenai ambang atas dan ambang bawah," cetus Roy.
Roy menambahkan jika penerapan ambang batas dan ambang bawah diterapkan, ia memastikan
upah buruh tidak akan naik dalam beberapa tahun ke depan. Kalaupun naik, lanjut dia, hanya
berkisar Rp18 ribu rupiah.
"Oleh karena itu serikat pekerja di tingkat nasional dan tingkat daerah sepakat untuk melakukan
mogok daerah dan mogok nasional dengan tuntutan," ujar Roy.
444
