Page 226 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2020
P. 226

Judul              Respons KPK Atas Terbitnya Perpres Baru Kartu Prakerja
                 Nama Media         hukumonline.com

                 Newstrend          Kartu Pra Kerja
                 Halaman/URL        https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f0bdcee92cda/respons-
                                    kpk-atas-terbitnya-perpres-baru-kartu-prakerja
                 Jurnalis           Aji Prasetyo
                 Tanggal            2020-07-13 11:02:00
                 Ukuran             0

                 Warna              Warna
                 AD Value           Rp 10.000.000
                 News Value         Rp 30.000.000
                 Kategori           Ditjen Binalattas
                 Layanan            Korporasi
                 Sentimen           Positif



              Narasumber
              positive - Ipi Maryati (Plt Juru Bicara KPK) Permasalahan tersebut salah satunya disebabkan
              karena  desain  program  Kartu  Prakerja  disusun  untuk  kondisi  normal  sesuai  Perpres  No.  36
              Tahun 2020. Namun, dalam situasi pandemi Covid-19, program ini kemudian diubah menjadi
              semi-bantuan sosial. Sehingga, dari sisi regulasi perlu disesuaikan


              Ringkasan

              Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan respons terkait ditandatanganinya  Peraturan
              Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020  tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 36 Tahun
              2020  tentang  Pengembangan  Potensi  Kerja  Melalui  Program  Kartu  Prakerja.  Lembaga
              antirasuah ini berharap Perpres Kartu Prakerja baru diperbaiki sesuai dengan rekomendasi yang
              diberikan beberapa waktu lalu sebelum kembali dijalankan.



              RESPONS KPK ATAS TERBITNYA PERPRES BARU KARTU PRAKERJA

              Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan respons terkait ditandatanganinya  Peraturan
              Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020  tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 36 Tahun
              2020  tentang  Pengembangan  Potensi  Kerja  Melalui  Program  Kartu  Prakerja.  Lembaga
              antirasuah ini berharap Perpres Kartu Prakerja baru diperbaiki sesuai dengan rekomendasi yang
              diberikan beberapa waktu lalu sebelum kembali dijalankan.

              Plt  Juru  Bicara  KPK  Ipi  Maryati  mengatakan,  dalam  kajian  yang  telah  dipaparkan  dan
              disampaikan kepada Menko Perekonomian, KPK menemukan permasalahan terkait empat aspek
              dalam tata laksana program yang perlu diperbaiki sebelum melanjutkan program, yaitu meliputi
              proses  pendaftaran,  kemitraan  dengan  platform  digital,  materi  pelatihan,  dan  pelaksanaan
              program.

              "Permasalahan  tersebut  salah  satunya  disebabkan  karena  desain  program  Kartu  Prakerja
              disusun untuk kondisi normal sesuai Perpres No. 36 Tahun 2020. Namun, dalam situasi pandemi

                                                           225
   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231