Page 227 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2020

Covid-19, program ini kemudian diubah menjadi semi-bantuan sosial. Sehingga, dari sisi regulasi
perlu disesuaikan," kata Ipi dalam keterangan tertulisnya.

( ) Ipi melanjutkan, secara umum Perpres yang diterbitkan telah memasukkan mayoritas poin-
poin rekomendasi KPK. Namun demikian, saat ini sedang dilakukan pembahasan Permenko baru
di mana KPK terlibat memberikan masukan terhadap draft Permenko tersebut dan berharap
teknis implementasi rekomendasi KPK akan tertuang dalam Permenko.

Sebelumnya, terkait permasalahan pada empat aspek tata laksana program kartu pra kerja, KPK
merekomendasikan sejumlah hal. Di antaranya agar menghentikan sementara program kartu
prakerja gelombang ke-4 sambil dilakukan evaluasi atas gelombang sebelumnya dan perbaikan
untuk kelanjutan program. Kemudian mengembalikan implementasi program ke Kementerian
yang relevan yaitu Kemenaker mengingat infrastruktur yang sudah tersedia di sana.
Rekomendasi tersebut juga disertai sejumlah rekomendasi teknis untuk memperbaiki
permasalahan yang ditemukan dalam empat aspek tata laksana program. Pertama penerimaan
peserta dilakukan dengan metode pasif di mana peserta yang disasar pada whitelist, tidak perlu
mendaftar daring melainkan akan dihubungi manajemen pelaksana untuk kemudian ikut
program.

Kedua penggunaan NIK sebagai identifikasi peserta sudah memadai, tidak perlu dilakukan
penggunaan fitur lain yang tidak efisien dari sisi anggaran. Ketiga komite agar meminta legal
opinion ke JAMDATUN-Kejaksaan Agung RI tentang kerja sama dengan delapan platform digital
ini apakah termasuk dalam cakupan PBJ pemerintah..

226