Page 25 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021
P. 25

Adi juga meminta para kepala daerah wajib mengikuti acuan kenaikan upah minimum tersebut.
              Selain itu, seluruh pengusaha juga harus mematuhinya.
              "Jika ada sebuah perusahaan yang tak mampu untuk menaikkan upah minimum karena masih
              merugi, maka mesti ada dialog antara para pekerja dan pengusaha," tandasnya, kemarin.

              Perlindungan Pekerja

              Sebelumnya,  terkait  penetapan  upah  minimum,  Direktur  Jenderal  Pembinaan  Hubungan
              Industrial  (PHI)  dan  Jaminan  Sosial  Kementerian  Ketenagakerjaan  Indah  Anggoro  Putri
              mengungkapkan,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2021  tentang  Pengupahan
              mengamanatkan bahwa kebijakan penetapan upah minimum adalah sebuah program strategis
              nasional.

              Upah minimum ini, menurut Indah, ditujukan untuk perlindungan terhadap para pekerja atau
              buruh dengan masa kerja yang kurang dari satu tahun supaya upahnya tidak dibayar terlalu
              rendah.

              Lebih lanjut, dia menerangkan, upah mininum berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 hanya
              berdasarkan wilayah, yaitu upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten atau
              kota (UMR). PP Nomor 35 tahun 2021 tak mengamanatkan upah minimum berdasarkan sektor.

              Terkait UMP Jateng, Gubernur Ganjar Pranowo berdialog dengan buruh dari Konfederasi Serikat
              Pekerja  Indonesia  (KSPI)  Jateng  di  kantornya.  Dalam  dialog  tersebut,  para  buruh
              mengungkapkan keinginannya agar UMP dan UMK di Jateng naik lebih dari 10 persen.

              Ganjar mengungkapkan naik atau tidaknya UMP dan UMK akan bergantung pada perintangan-
              pertimbangan dari berbagai pihak. Gubernur memastikan akan mengakomodasi keinginan para
              buruh lewat formula yang tepat.
              "Bagus caranya buat saya usulan juga formula-formulanya dibuat. Nanti diatur dengan formula
              kita. Saya minta semua mempertimbangkan kondisi perusahaan masing-masing," tandas Ganjar
              dalam keterangan yang diterima, Senin (15/11).

              Dia  mengatakan,  pandemi  Covid-19  membuat  pemerintah  daerah  mengubah  pola  untuk
              menerapkan kebijakan upah karyawan. Alasannya, banyak karyawan yang terkena pemutusan
              hubungan kerja (PHK), diakomodasi Pemprov untuk tetap dapat bekerja.

              "Syukur-syukur buruh juga bisa memberikan kepada kami gambaran industri/pabriknya sehingga
              kita  semua  nanti  tahu  bagaimana  kondisi  usaha  masing-masing  seperti  apa,  apakah  untung
              banget, apakah biasa saja, atau malah nyungsep?" ucap Ganjar.

              Dia mengaku senang dapat berdialog dengan KSPI. Sebab, dia memiliki banyak masukan sebagai
              bahan pertimbangan untuk memutuskan UMP/UMK Jateng 2022 pada 21 November nanti.

              "Makanya kaitan dengan ini formulaformula dari indikator-indikator menjadi penting. Pola dialog
              yang mengasyikan, menyenangkan bisa ketawa-ketawa dari kawan-kawan buruh menurut saya
              itu cara yang cukup bagus dan kita akan dorong," tuturnya. (viva,dtc-41)











                                                           24
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30