Page 28 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021

KEMNAKER BUKA ALASAN PAKAI UU CIPTA KERJA BUAT HITUNG UMP

Pemerintah tak dapat memenuhi permintaan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) agar
penetapan upah minimum 2022 tidak menggunakan produk Omnibus Law, dalam hal ini adalah
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunnya,
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Apa alasan pemerintah kekeh menggunakan aturan baru itu? Dijelaskan Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, penetapan upah minimum menggunakan PP 36/2021
bertujuan untuk meminimalisir kesenjangan antarwilayah.

"Terkait dengan aspirasi para pekerja atau buruh yang menginginkan adanya kenaikan upah
yang lebih tinggi, saya perlu sampaikan bahwa kebijakan pengupahan di tahun 2021 ini kita
sudah mengacu dengan PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang sebenarnya ini adalah
salah satu kebijakan yang justru berimbang untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah yang
upah minimumnya tinggi dan ada upah minimum wilayah yang rendah," katanya dalam rapat
kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senin (15/11/2021).

"Dan sebenarnya filosofinya adalah terwujudnya keadilan antarwilayah, dan saya juga ingin
sampaikan bahwa kebijakan penetapan upah minimum merupakan program strategis nasional
karena ini digunakan sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan," sambung Ida.
Formula upah minimum mengacu PP 36/2021, lanjut dia adalah untuk memacu laju
pertumbuhan upah minimum di wilayah-wilayah yang capaian upah minimumnya relatif rendah
dibandingkan rata-rata konsumsi wilayah tersebut. Dengan kata lain, jangan sampai ada upah
yang di bawah batas bawah.

"Kemudian juga kita terus harus mengendalikan atau menahan laju pertumbuhan upah minimum
di wilayah-wilayah yang capaian upah minimumnya relatif tinggi dibandingkan rata-rata
konsumsi wilayah tersebut," lanjutnya.
Jadi, dilakukanlah penyesuaian penetapan upah minimum tahun 2022 dengan ada batas atas
dan batas bawah pada wilayah yang bersangkutan. Formula batas atas dan batas bawah tidak
ada di aturan yang lama, yaitu PP 78 Tahun 2015.

"Batas atas dan batas bawah kita perkenalkan sekali lagi untuk mengurangi kesenjangan upah
minimum wilayah sehingga terwujudnya keadilan antarwilayah. Jadi nanti kalau yang atas sudah
tinggi naik terus sama antara yang bawah ini naik tapi tidak bisa mengejar, tidak akan pernah
ketemu pada titik yang ideal," tambah Ida.

27