Page 31 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021
P. 31
Judul KENAIKAN UMP HARUS PERTIMBANGKAN KONDISI PANDEMI
Nama Media Koran Sindo
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg1&2
Jurnalis r ratna purnama
Tanggal 2021-11-16 06:46:00
Ukuran 440x264mmk
Warna Warna
AD Value Rp 600.600.000
News Value Rp 6.006.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Ini formula bukan dari
Kemenaker saja, tetapi kami dengan Dewan Pengupahan Nasional
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Saya bilang tergantung nanti
gubernur yang menetapkan. Bukan berarti semua provinsi naik 1,09%. Hati-hati ya
memahaminya
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Empat provinsi nilai upah
minimum 2021-nya ternyata lebih tinggi dari batas atas sehingga upah minimum 2022 di-
tetapkan sama dengan 2021
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Tapi pengusaha dan pemerintah ngotot, jalan terus. Mereka
mau menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 yang dasarnya Undang-Undang Cipta Kerja, ini
kan inkonstitusional dan abal-abal. Jadi selain ditolak oleh kalangan buruh, dasar itu juga sudah
inkonstitusional, abal-abal pula
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kita juga menggunakan dasar perhitungan kebutuhan
hidup layak (KHL) di pasar-pasar di 10 provinsi yang kita survei. Di setiap provinsi kita ambil 5
pasar
positive - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)) Jika
penetapan upah minimum ini bisa sesuai dengan PP Nomor 36 tersebut tentunya isu mengenai
pengupahan ini tidak lagi menjadi persoalan yang berulang setiap tahunnya. Kami berharap
semua pihak mengikuti peraturan yang ada
positive - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)) Hubungan
industrial jauh lebih baik, produktif, dan mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas
positive - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)) Kita
berharap BPS dapat merilis segera data tersebut secara terbuka sehingga tidak ada pihak yang
berasumsi dalam menentukan kenaikan upah minimum kali ini. Dengan begitu federasi pekerja
tidak menentukan kenaikan upah berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL)
30
