Page 32 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2021

neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)) Kita
berharap agar pemerintah dan Dewan Pengupahan dalam menetapkan UMP berpedoman pada
PP Nomor 36 2021 dan mengacu data resmi dari BPS provinsi menyangkut pertumbuhan
ekonomi, inflasi, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah

neutral - Iha Haryani (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila (FEB UP)) Situasi
ini akan makin mempersulit upaya percepatan pemulihan ekonomi dan tentu saja merugikan
pekerja itu sendiri

positive - Iha Haryani (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila (FEB UP)) Aturan
ini harus diapresiasi sebagai langkah maju meng ingat saat ini masih dalam masa pemulihan dari
dampak Covid-19

Ringkasan

Setiap tahun persoalan upah minimum provinsi (UMP) menjadi isu utama para pemangku
kepentingan terkait. Di sisi pekerja, tuntutan kenaikan UMP menjadi agenda utama. Di lain pihak,
seperti pemerintah, mereka tidak serta-merta menuruti tuntutan kenaikan upah karena berbagai
pertimbangan. Tahun ini di mana kondisi ekonomi masih dalam tahapan pemulihan ekonomi
akibat dampak Covid-19, pemerintah tampiknya sangat berhati-hati menetapkan angka UMP
2022; Kendati demikian kemarin Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akhirnya
menyatakan bahwa rata-rata penyesuaian atau kenaikan upah minimum tahun depan sebesar
1,09%.

KENAIKAN UMP HARUS PERTIMBANGKAN KONDISI PANDEMI
Setiap tahun persoalan upah minimum provinsi (UMP) menjadi isu utama para pemangku
kepentingan terkait. Di sisi pekerja, tuntutan kenaikan UMP menjadi agenda utama. Di lain pihak,
seperti pemerintah, mereka tidak serta-merta menuruti tuntutan kenaikan upah karena berbagai
pertimbangan.

Tahun ini di mana kondisi ekonomi masih dalam tahapan pemulihan ekonomi akibat dampak
Covid-19, pemerintah tampiknya sangat berhati-hati menetapkan angka UMP 2022; Kendati
demikian kemarin Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akhirnya menyatakan bahwa rata-
rata penyesuaian atau kenaikan upah minimum tahun depan sebesar 1,09%.

Kendati demikian kenaikan UMP di tiap daerah tergantung pada keputusan gubernur yang
menetapkan. Artinya bisa saja kenaikan UMP di sebuah provinsi lebih dari rata-rata yang
disebutkan Kemenaker yang keputusannya berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) Kemenaker
Indah Anggoro Putri mengatakan, kenaikan UMP 2022 sudah sesuai dengan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kenaikan ini sudah dibahas di
Dewan Pengupahan Nasional.

"Ini formula'bukan dari Kemenaker saja, tetapi kami dengan Dewan Pengupahan Nasional,"
ucapnya dalam konferensi pers virtual kemarin.

Berdasarkan data terkini yang disampaikan Kemenaker, secara nominal UMP terendah berlaku
di Jawa Tengah (Jateng), yakni Rp1.813.011, dan tertinggi di DKI Jakarta, se besar Rp4.453.724.

31