Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JUNI 2020

"Langkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Saya membuka yang
namanya entah langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan. Akan saya buka.
Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk
negara, bisa saja membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana
saya," kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyoroti kinerja Kementerian Kesehatan yang belum
maksimal dalam membelanjakan anggaran selama pandemi. Menurut dia, anggaran
Kementerian Kesehatan mencapai Rp 75 triliun, namun baru dicairkan 1,53 persen.

Padahal, anggaran yang dibelanjakan kementerian akan membuat uang beredar di masyarakat
semakin banyak. Selain itu juga dapat meningkatkan konsumsi masyarakat.

Selain bidang kesehatan, Jokowi juga menyinggung penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk
masyarakat yang belum maksimal 100 persen. Dia meminta para menterinya bekerja lebih keras
untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), hingga industri manufaktur
dan padat karya.

"Beri prioritas pada mereka supaya enggak ada PHK (pemutusan hubungan kerja). Jangan
sudah PHK gede-gedean, duit serupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita," ucapnya.

Jokowi mengingatkan Organization of Economic Co-Operation Development (OECD)
menyampaikan, bahwa pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi minus 6 hingga 7,6 persen.
Bank Dunia juga memprediksi pertumbuhan ekonomi minus 5 persen.

Namun, Jokowi masih melihat para menterinya bekerja biasa-biasa saja dan tidak menganggap
situasi saat ini sebagai krisis. Tidak ada langkah-langkah extraordinary yang dilakukan para
menteri untuk menangani situasi krisis di Indonesia.

"Lha kalau saya lihat bapak, ibu, dan saudara-saudara masih melihat ini sebagai masih normal,
berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa,
extraordinary ," katanya.

Jokowi meminta agar seluruh jajarannya mempunyai perasaan yang sama bahwa negara di
situasi kriris akibat pandemi corona. Sehingga, kebijakan-kebijakan yang diambil pun tidak boleh
biasa-biasa seperti sebelum Covid-19 menyerang.

"Tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita, suasananya harus
suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja menganggap ini sebuah kenormalan.
Apa-apaan ini?" ujar Jokowi.

Dia menegaskan, siap mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)
dan peraturan presiden (perpres) apabila dibutuhkan untuk membantu kerja menterinya
menangani krisis akibat pandemi corona. Bahkan, Jokowi menyatakan akan mempertaruhkan
reputasi politiknya.

"Hanya gara-gara urusan peraturan, urusan peraturan. Ini extraordinary . Saya harus ngomong
apa adanya, enggak ada progres yang signifikan, enggak ada. Kalau mau minta perppu lagi
saya buatin perppu, kalau yang sudah ada belum cukup. Asal untuk rakyat, asal untuk negara.
Saya pertaruhkan reputasi politik saya," ujar Jokowi.

"Kalau perlu kebijakan perppu, ya perppu saya keluarkan. Kalau perlu perpres, ya perpres saya
keluarkan. Kalau saudara-saudara punya peraturan menteri, keluarkan, untuk menangani
negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita," imbuhnya..

51