Page 49 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JUNI 2020

Aisah menyatakan, kemarahan Jokowi terlambat. Sebagai presiden, Jokowi sepatutnya
mengevaluasi secara terus menerus pencapaian kabinet dan kerja menterinya.

"Sehingga masalah-masalah yang disampaikan Jokowi kemarin itu bisa diatasi sejak sebelum
ini, saat masalah telah semakin pelik. Langkah reshuffle atau membubarkan lembaga dapat
diambil sebagai bagian dari langkah evaluasi kerja kabinet, bahkan sejak kemarin-kemarin,"
katanya.

Menurutnya, Jokowi bisa saja langsung mengambil langkah reshuffle tanpa harus
memperingatkan menterinya atau mengumumkan ke publik, sebab itu adalah hak prerogatif
presiden. Kendati, ia menilai, ini sengaja dilakukan untuk cek ombak.

"Misalnya melihat respons partai yang menterinya potensial diganti, melihat respons publik,
serta respons pasar atau dunia usaha jika dilakukan penggantian menteri yang bisa
mengganggu stabilitas ke depan saat sedang ada masa sulit ekonomi ini. Hal ini dilakukan juga
karena seperti kita tahu, bahwa pembentukan kabinet Jokowi dipengaruhi oleh banyak faktor,
termasuk dukungan politik dari berbagai aktor, terutama partai," tutur Aisah.

Karena itu, kata Aisah, menteri-menteri yang akan direshuffle juga bergantung pada
perkembangan situasi, ekonomi, serta respons yang diberikan terhadap rencana perombakan
tersebut, baik dari publik maupun partai politik.

"Kalau dari perkembangan kondisi ekonomi yang jadi concern Jokowi, maka mungkin menteri
di sektor ekonomi, Menteri UKM dan Menteri Tenaga Kerja, Kepala BKPM (Badan Koordinasi
Penanaman Modal). Sementara kalau melihat concern publik saat ini, bisa jadi mengancam
beberapa menteri yang bersentuhan langsung dengan kondisi saat pandemi seperti Menteri
Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama," dia membeberkan.
Dia menambahkan, reshuffle kabinet di masa pandemi bisa berdampak baik atau buruk. Hal itu
bergantung pada siapa yang akan diganti dan menggantikan, serta bagaimana Presiden Jokowi
memimpin koordinasi kerjanya setelah perombakan.

Menurutnya, reshuffle bisa berakhir baik jika dilakukan dengan berbasis murni pada kapasitas
dan kemampuan kerja, bukan aspek lain seperti pertimbangan politik. Namun penempatan
orang yang kompeten itu juga harus didukung dengan arahan kerja dan koordinasi yang baik
dari Presiden Jokowi .
" Support ini perlu karena penempatan menteri baru akan membutuhkan transisi kerja dan
adaptasi yang tidak mudah bagi kerja kabinet. Jika reshuffle dilakukan bukan atas dasar
kapasitas dan koordinasi cepat, maka justru akan berdampak buruk pada kerja pemerintah,
bahkan bisa lebih buruknya menciptakan instabilitas politik dan ekonomi ke depan," kata Aisah
menjelaskan.

Sejumlah partai politik ramai-ramai merespons kemarahan Jokowi dan ancaman reshuffle
Kabinet Indonesia Maju di tengah pandemi virus corona Covid-19. PDIP selaku parpol
pengusung menilai wajar Jokowi marah dan menegur para pembantunya.

"Sejak awal Presiden Jokowi sudah mengingatkan seriusnya Covid-19 pada seluruh kehidupan
rakyat. Karena itulah setiap jajaran kabinet seharusnya memiliki sense of crisis , berani
mengambil tanggung jawab melalui kebijakan terobosan untuk membantu rakyat. Bahkan
dengan keluarnya Perppu menunjukkan adanya hal ikhwal kegentingan yang memaksa," kata
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Senin (29/6/2020).

48