Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JUNI 2020

Menurut dia, dalam situasi kegentingan memaksa yang berdampak luas bagi kehidupan
berbangsa dan bernegara, secara otomatis fungsi koordinasi, kerja sama antarkementerian, dan
inisiatif kebijakan seharusnya dikedepankan.

"Ada beberapa pihak yang cenderung mencari aman, dan tidak mengambil prakarsa, sehingga
wajar jika presiden sampai melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri," ungkap Hasto.

Menurut dia, reshuffle kabinet selain menjadi hak prerogatif presiden, juga sebagai instrumen
yang dipakai untuk melakukan evaluasi atas kinerja menteri.

"Apa yang disampaikan oleh Presiden, PDI Perjuangan berharap semakin memacu kinerja dan
kekompakan seluruh jajaran kabinet, dan seluruh lembaga negara yang berkaitan dengan fungsi
perekonomian negara untuk secepatnya mencari solusi komprehensif dan efektif di dalam
memercepat gerak pertumbuhan perekonomian nasional," tegas Hasto.

PDIP mendorong agar para menteri Kabinet Indonesia Maju bekerja lebih keras di tengah masa
pandemi Covid-19. Saat ini, kata Hasto, para menteri harus mengedepankan aksi, bukan
wacana.

"Kita menunggu aksi para menteri melalui berbagai program kerakyatan yang nyata dan
berdampak luas bagi masyarakat," pungkasnya.
Sekjen PPP Arsul Sani menyatakan, partainya tidak berubah pandangan terkait rencana reshuffle
kabinet Jokowi. Kapan mau dilakukan dan siapa yang akan direshuffle, pihaknya menyerahan
kepada presiden.

"Soal kabinet, bagaimana mau dikonstruksikan apakah mau dikurangi karena ada yang dilebur
atau bahkan dibubarkan, itu semua kewenangan presiden. Batasannya adalah UUD NRI Tahun
1945 dan UU Kementerian Negara," ujarnya Senin (29/6/2020).

Anggota Komisi III DPR ini menuturkan, partai politik tak bisa ikut campur dalam perombakan
kabinet, sepanjang tidak diminta pandangannya.

"Sepanjang tidak menabrak konstitusi dan UU tersebut, maka parpol enggak bisa ikut campur
kecuali diminta pandangannya atau diminta mengirimkan nama dalam reshuffle tersebut,"
ungkap Arsul.

Pihaknya juga tak mempermasalahkan seandainya parpol pendukung tidak dilibatkan atau tidak
dimintai pandangan terkait reshuffle. Apalagi keputusan merombak kabinet merupakan hak
prerogatif presiden.

"Jadi buat PPP tidak masalah, kalau tidak ada pertemuan dengan parpol-parpol koalisi sebelum
reshuffle dilakukan," pungkas Arsul.
Parpol di luar koalisi juga turut menyoroti kemarahan Jokowi terhadap menterinya. Ketua DPP
PAN, Saleh Partaonan Daulay menilai, marahnya Jokowi kepada para pembantunya adalah hal
yang tepat, sebab presiden memiliki tugas mengevaluasi menterinya.

"Apa yang disampaikan presiden itu menurut saya adalah benar. Sangat wajar dan tepat jika
presiden marah. Tugas beliau adalah mengevaluasi kinerja para pembantunya. Jika ada yang
tidak memuaskan, presidenlah yang berhak memberikan teguran dan peringatan," kata Saleh,
Senin (29/6/2020).

Setelah mendengar pidato Jokowi, Saleh melihat bahwa kepala negara sungguh marah dan
kecewa. Menurut penilaian presiden, capaian-capaian para pembantunya ini belum ada yang
memuaskan. Bahkan, jauh di bawah harapan.

49