Page 69 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2019
P. 69
Tentang RKUHP RKUHP yang telah disepakati Panitia Kerja (Panja) dan pemerintah
ini sejatinya hanya tinggal disahkan di rapat paripurna DPR. Namun, banyaknya
penolakan dari publik membuat Presiden Jokowi meminta agar pengesahannya
ditunda hingga DPR RI periode 2019-2024.
Salah satu yang bermasalah dalam RKUHP adalah dugaan akan memanjakan
koruptor. Sejumlah pasal yang mengatur tindak pidana korupsi di RKUHP justru
dilengkapi hukuman yang lebih ringan dibanding UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor.
Dalam Pasal 604 RKUHP, disebutkan seorang koruptor dihukum minimal penjara
dua tahun dan minimal denda Rp10 juta. Sementara dalam Pasal 2 UU Tipikor yang
memiliki rumusan sama persis, hukuman penjara itu minimal empat tahun dan
denda minimal Rp1 miliar. RKUHP juga tidak mengatur mekanisme pengembalian
kerugian negara.
Para koruptor yang sudah divonis bersalah hanya harus menjalani hukuman penjara
dan membayar denda--itu pun kalau diputus demikian--tanpa harus mengembalikan
duit negara yang terkuras karena perbuatannya itu. Mahasiswa yang melakukan
demo Gejayan Memanggil menyebut RKUHP mengebiri demokrasi.
RKUHP membungkam demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Mereka mencontohkan
pasal yang mengatur soal 'Makar'. Pasal soal makar berisiko menjadi pasal karet
yang akan memberangus demokrasi.
Tidak hanya soal makar, pasal-pasal dalam RKUHP juga dinilai mengkriminalisasi
berbagai bentuk perlakuan masyarakat atas nama zina, hukum yang berlaku di
masyarakat (living law)--yang berpotensi menjadi pasal karet, bahkan
mengkriminalisasi gelandangan dengan pidana denda satu juta rupiah.
UU KPK Mahasiswa pun memprotes dan menolak pengesahan UU KPK yang dinilai
melemahkan KPK. Banyak pasal dalam perubahan kedua UU KPK yang disahkan
DPR pada Selasa, 17 September 2019.
Dalam catatan resmi yang dilansir KPK, disebutkan ada 10 isu dalam revisi ini yang
melemahkan posisi KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi, yaitu: 1.
Independensi KPK terancam yang akan terancam.
2. Penyadapan dipersulit dan dibatasi.
3. Pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR 4. Sumber penyelidik dan
penyidik dibatasi.
5. Penuntutan perkara korupsi harus melalui koordinasi dengan Kejaksaan Agung.
6. Perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria.
Page 68 of 165.
