Page 70 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2019

7. Kewenangan pengambilalihan perkara di tahap penuntutan dipangkas.

8. Kewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan dihilangkan.

9. KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan yang berisiko
menciptakan potensi intervensi kasus menjadi rawan.

10.Kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN
dipangkas.

Tanggapan Jokowi soal Penolakan terhadap RUU KUHP Pada Senin sore, Presiden
Jokowi menyatakan telah meminta DPR RI agar menunda pengesahan RUU KUHP
dan tiga RUU lainnya. Jokowi berharap pengesahan sejumlah RUU itu dilakukan DPR
periode 2019-2024.

Dia menyatakan hal ini dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta usai
bertemu dengan pimpinan DPR dan sejumlah fraksi.

"Sekali lagi, RUU Minerba, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, RUU KUHP, itu
ditunda pengesahannya. Untuk kita bisa mendapatkan masukan-masukan,
mendapatkan substansi-substansi yang lebih baik, sesuai dengan keinginan
masyarakat," kata Jokowi, demikian dikutip dari Antara.

Setelah bertemu Jokowi, Wakil Ketua Komisi III Mulfachri Harahap mengatakan DPR
memang tidak akan mengambil keputusan soal pengesahan RKUHP pada sidang
paripurna Selasa besok.

Namun, kata dia, masih ada tiga sidang paripurna sampai 30 September 2019. Dia
mengakui ada forum lobi antara pemerintah dan DPR untuk memutuskan nasib
RKUHP hingga 30 September mendatang.

"[....] Sampai tanggal 30 September, DPR RI akan memonitor terus apa yang terjadi
di tengah-tengah masyarakat," ucap Mulfachri seperti dilansir laman Setkab.

"DPR yang sekarang masih akan bertugas sampai dengan tanggal 30 September.
Sampai dengan tanggal 30 akan ada 3 kali rapat paripurna lagi. Nanti kita putuskan
kira-kira nasib RUU KUHP itu akan seperti apa," dia menambahkan.

Mulfachri pun menegaskan Presiden Jokowi tidak menolak RKUHP, melainkan
meminta pengesahan rancangan undang-undang itu ditunda..

(tirto.id - Politik ) Penulis: Alexander Haryanto Editor: Agung DH

Page 69 of 165.