Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2019

perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
(PKP2B) yang sudah dan akan berakhir dalam waktu dekat.

Belum lagi, Kementerian ESDM sempat mencabut Surat Keputusan (SK) pemberian
Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai penggati PKP2B kepada PT Tanito
Harum yang diterbitkan pada 11 Januari 2019 yang lalu.

Selain Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Rancangan Undang-Undang (RUU) Minerba,
Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) juga meminta kepada pemerintah dan DPR
menghentikan pembahasan RUU Minerba.

Sebab, menurut Koordinator Jatam Nasional, Merah Johansyah, jika RUU Minerba
diselesaikan sebelum masa jabatan DPR RI periode 2014-2019 ini berakhir, maka
sangat rentan dengan transaksi politik.

"Jadi kami minta pembahasan ini hati-hati dengan cara menunda dulu
perbincangan. Karena berada di momen transisi politik atau pergantian dengan
anggota DPR yang baru," ujarnya usai melakukan diskusi bertajuk "Rancangan
Peraturan Percepatan Investasi. Predator Bagi Ruang Hidup Rakyat" Merah
menerangkan, salah satu poin yang Jatam khawatirkan yaitu pasal 169 tentang
kontrak karya. Apalagi saat ini, ia mengatakan, terdapat tujuh perusahaan tambang
besar yang akan habis kontraknya.

Selain itu, lanjut dia, masih terdapat beberapa pasal lainnya yang berada di dalam
RUU Minerba yang hanya menguntungkan perusahaan tambang dan tidak berpihak
terhadap masyarakat.

RUU PKS Selain 5 RUU bermasalah yang telah disebutkan di atas, mahasiswa juga
mempermasalahkan soal RUU PKS dan UU KPK. RUU PKS adalah Rancangan
Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang belum juga disahkan.

Demo mahasiswa menuntut RUU PKS segera disahkan karena menjadi
permasalahan yang urgen. Dalam RUU PKS, awalnya KOMNAS Perempuan
menggolongkan jenis kekerasan seksual ke dalam sembilan jenis kekerasan seksual,
yang kemudian ditambahkan menjadi lima belas berdasarkan hasil riset empiris
yang dilakukan oleh KOMNAS Perempuan.

RUU PKS dianggap mampu mengakomodasi korban kekerasan seksual yang selama
ini tidak bisa terakomodasi secara hukum. Aliansi mahasiswa mencontohkan, dalam
KUHP, kekerasan seksual hanya diatur dalam konteks perkosaan yang rumusannya
tidak mampu memberikan perlindungan pada perempuan korban kekerasan.

Ruang lingkup pengaturan mengenai penghapusan kekerasan seksual yang diatur
dalam RUU PKS ini mampu mengakomodasi berbagai peraturan mengenai
penghapusan kekerasan seksual meliputi pencegahan, penanganan, perlindungan,
pemulihan, hingga penindakan pelaku.

Page 73 of 165.