Page 73 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2019
P. 73
remisi adalah ia mengantongi rekomendasi KPK.
Sementara salah satu kriteria untuk memperoleh rekomendasi, ia harus menjadi
pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum alias justice collaborator .
Masalahnya, dalam draf RUU PAS, PP ini ditiadakan. Pemerintah dan DPR
mengembalikan aturan pelaksanaan remisi ke PP Nomor 32 Tahun 1999.
RUU Pemasyarakatan masuk dalam enam agenda pembicaraan tingkat II atau
pengambilan keputusan terhadap RUU di sidang paripurna DPR RI hari ini, Selasa
(24/9/2019).
Presiden Joko Widodo saat di Istana Negara, Jakarta, Senin kemarin, meminta
menunda pengesahan empat RUU: KUHP, Minerba, Pertanahan dan
Pemasyarakatan. Akan tetapi DPR RI mengabaikannya.
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, DPR RI tetap akan
melanjutkan agenda tersebut. Nantinya Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly,
sebagai perwakilan pemerintah bisa memberikan pandangannya. Termasuk apabila
ada permintaan dari Presiden Jokowi untuk menunda disahkan.
RUU Ketenagakerjaan Aliansi Rakyat Bergerak yang demo saat Gejayan Memanggil
menolak pasal-pasal bermasalah dalam RUU Ketenagakerjaan yang dinilai tidak
berpihak pada pekerja.
Menurut aliansi tersebeut, RUU Ketenagakerjaan yang dirancang demi pasar tenaga
kerja yang lebih kompetitif memeras keringat buruh. Terkait pesangon misalnya,
masa kerja minimal yang lebih panjang yakni 9 tahun, jika hal tersebut diakomodasi
dalam UU, maka gelombang PHK akan terjadi di mana-mana.
Selain itu usulan pengusaha untuk merevisi batas waktu kenaikan upah minimum
jadi dua tahun sekali jelas tidak memerhatikan kesejahteraan buruh.
Ditambah lagi, usulan pengusaha untuk merevisi ketentuan kontrak kerja dari 3
tahun menjadi 5 tahun semakin memberatkan buruh dengan segala ketidakpastian.
Di titik ini, RUU Ketenagakerjaan jelas tidak berpihak pada buruh, pemerintah
seakan abai dan tidak peduli kesejahteraan buruh.
RUU Minerba Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung Koalisi
Masyarakat Sipil Kawal Rancangan Undang-Undang (RUU) Minerba mendesak
Komisi VII DPR RI dan Presiden Joko Widodo untuk menunda pembahasan draft
RUU mineral dan batu bara (Minerba).
Menurut koalisi tersebut, RUU Minerba terkesan kejar tayang dan diduga hanya
untuk mengakomodir kepentingan sesaat.
Dalam hal ini, dugaan terkait rencana mengakomodir perpanjangan sejumlah
Page 72 of 165.
