Page 72 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2019

Tidak hanya soal makar, pasal-pasal dalam RKUHP juga dinilai mengkriminalisasi
berbagai bentuk perlakuan masyarakat atas nama zina, hukum yang berlaku di
masyarakat ( living law )--yang berpotensi menjadi pasal karet, bahkan
mengkriminalisasi gelandangan dengan pidana denda satu juta rupiah.

RUU Pertanahan Seperti RKUHP, RUU Pertanahan juga sarat kontroversi. Sekretaris
Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan beberapa
pasal di dalamnya rentan mengkriminalisasi masyarakat.

Salah satunya Pasal 91, yang berbunyi: "Setiap orang yang menghalangi petugas
dan/atau aparatur penegak hukum yang melaksanakan tugas pada bidang tanah
miliknya atau orang suruhannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
tahun denda paling banyak Rp500 juta." (draf per 9 September 2019).

"RUU Pertanahan akan banyak memberikan legitimasi kepada aparat, petugas
Kementerian ATR, dan polisi untuk mempidana masyarakat," ujar Dewi saat
dihubungi reporter Tirto , Jumat (20/9/2019).

Kriminalisasi akan terjadi ketika, misalnya, Badan Pertanahan Nasional (BPN)
melakukan pengukuran tanah tapi pada saat itu warga menolak tanahnya
dilepaskan.

"Petani-petani yang berada di wilayah yang diklaim negara sebagai tanah negara
atau hutan negara atau desa-desa atau sawah-sawah yang ada di dalam konsesi
perkebunan atau kehutanan, akan kena pasal pemidanaan itu. Mengerikan." Dewi
juga menyoroti Pasal 95, yang bunyinya "setiap orang atau kelompok yang
mengakibatkan sengketa lahan akan dipidana paling lama 15 tahun penjara dan
denda maksimal Rp15 miliar." Ia mengambil contoh konflik agraria di Sukamulya,
Majalengka, Jawa Barat, yang terjadi lantaran pemerintah menyerobot lahan
pertanian demi membangun Bandara Internasional Jawa Barat (BJIB). Belakangan,
bandara itu sepi dan terus merugi karena dianggap salah perencanaan.

"Padahal, yang harusnya dijatuhkan sanksi berat adalah korporasi skala besar yang
menguasai tanah dan berkonflik di atas tanah masyarakat," tegasnya.

Atas dasar itu Dewi mendesak RUU Pertanahan tak disahkan, setidaknya dalam
masa sidang tahun ini.

RUU Pemasyarakatan RUU PAS juga mendapat kritik habis-habisan dari masyarakat.
Masyarakat mengkritik karena peraturan tersebut dianggap tidak selaras dengan
semangat pemberantasan korupsi.

RUU PAS dianggap akan memanjakan koruptor dengan sejumlah pasal yang
kontroversial. Di dalam draf RUU PAS, DPR dan pemerintah seperti mempermudah
napi korupsi dapat remisi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, syarat koruptor mendapat

Page 71 of 165.