Page 71 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2019
P. 71

Title          ISI RUU BERMASALAH DIDEMO MAHASISWA HARI INI DI JAKARTA & KOTA LAIN
               Media Name     tirto.id
               Pub. Date      24 September 2019
               Page/URL       https://tirto.id/isi-ruu-bermasalah-didemo-mahasiswa-hari-ini-di-jakar ta-kota-lain-eiCs
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive




               Isi RUU yang bermasalah jadi tuntutan demo mahasiswa hari ini di Jakarta dan kota-
               kota lain.

               RUU yang bermasalah menjadi salah satu tuntutan demo mahasiswa hari ini di
               Jakarta. Demo mahasiswa juga terjadi di berbagai kota, mulai dari Bandung,
               Malang, Balikpapan, Samarinda, Purwokerto dan lain-lain.

               Demo mahasiswa ini kurang lebih menuntut hal yang sama soal rancangan undang-
               undang atau RUU yang bermasalah. Beberapa RUU bermasalah yang didemo
               mahasiswa adalah Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), RUU
               Pertanahan, RUU Minerba, RUU Pemasyarakatan, dan RUU Ketenagakerjaan.

               Demo ini juga memicu tanda pagar Hidup Mahasiswa dan Turunkan Jokowi di
               trending topic Twitter pada Selasa (24/9/2019) pukul hingga pukul 10.48 WIB.

               RKUHP RKUHP yang telah disepakati Panitia Kerja (Panja) dan pemerintah ini
               sejatinya hanya tinggal disahkan di rapat paripurna DPR. Namun, banyaknya
               penolakan dari publik membuat Presiden Jokowi meminta agar pengesahannya
               ditunda hingga DPR RI periode 2019-2024.

               Salah satu yang bermasalah dalam RKUHP adalah dugaan akan memanjakan
               koruptor. Sejumlah pasal yang mengatur tindak pidana korupsi di RKUHP justru
               dilengkapi hukuman yang lebih ringan dibanding UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang
               Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor.

               Dalam Pasal 604 RKUHP, disebutkan seorang koruptor dihukum minimal penjara
               dua tahun dan minimal denda Rp10 juta. Sementara dalam Pasal 2 UU Tipikor yang
               memiliki rumusan sama persis, hukuman penjara itu minimal empat tahun dan
               denda minimal Rp1 miliar.

               RKUHP juga tidak mengatur mekanisme pengembalian kerugian negara. Para
               koruptor yang sudah divonis bersalah hanya harus menjalani hukuman penjara dan
               membayar denda--itu pun kalau diputus demikian--tanpa harus mengembalikan duit
               negara yang terkuras karena perbuatannya itu.

               Mahasiswa yang melakukan demo Gejayan Memanggil menyebut RKUHP mengebiri
               demokrasi. RKUHP membungkam demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Mereka
               mencontohkan pasal yang mengatur soal 'Makar'. Pasal soal makar berisiko menjadi
               pasal karet yang akan memberangus demokrasi.




                                                       Page 70 of 165.
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76