Page 316 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2019
P. 316

Title          KENAIKAN UMP TAK BERKUALITAS, PEMERINTAH AKUI FORMULA SESUAI
               Media Name     gatra.com
               Pub. Date      18 Oktober 2019
                              https://www.gatra.com/detail/news/451838/ekonomi/kenaikan-ump-tak-berk ualitas-
               Page/URL
                              pemerintah-akui-formula-sesuai
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive




               Herman Abdulrohman dari Kesatuan Perjuangan Rakyat menilai kenaikan upah minimum
               provinsi (UMP) sebesar 8,51% masih belum berkualitas, sehingga belum mampu
               menyejahterakan buruh.

               "Kami sudah beberapa kali menyampaikan sudah waktunya konsep pengupahan Indonesia
               direvisi. Dalam peraturan hari ini, masih menggunakan kebutuhan hidup layak KHL 60 poin
               yang sudah berlaku sejak puluhan tahun lalu," ujarnya kepada awak media di Kekini Ruang
               Bersama, Jakarta, Jumat (18/10).

               Herman mengkritik kebijakan upah yang berbeda di setiap daerah. Pihaknya menganalisis,
               biaya hidup di seluruh wilayah Indonesia pada dasarnya sama. Ia membandingaknnya
               dengan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan
               Kepolisian.yang sama di seluruh Indonesia dalam golongan yang sama.

               "Harga Indomie di Sumatera, Sulawesi, dan jakarta sama. Yang beda hanya produk lokal,"
               tuturnya.

               Herman juga berpendapat, Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan
               membatasi kenaikan upah buruh. Menurutnya, implementasi tidak pernah naik lebih dari 8%.
               Tentunya, kondisi ini menimbulkan sebagian kebutuhan pokok masyarakat bagi kaum buruh
               semakin naik.

               Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto menegaskan, perhitungan kenaikan upah buruh
               sudah sesuai. "UMP selama pakai formula pertumbuahn ekobomi dan inflasi, menurut saya
               seusai peeaturan yang belaku," katanya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang
               Perekonomian, Jumat (18/10).

               Menteri Ketenagakejaan, Hanif Dhakiri menjelaskan, upah buruh tidak dapat disamakan di
               setiap daerah. Secara teoritik sama, tetapi memiliki nominal dan indikator berbeda. Hal yang
               penting seputar bagaimana membuat itu lebih berkeadilan.

               Hanif mengaku pihaknya terus mengevaluasi besaran kenaikan upah buruh agar dapat
               mengakomodir kepentingan buruh dan pengusaha. "Namun pemerintah sudah berusaha
               sejauh mungkin ambil solusisi yang win-win, Memang membuat kondisi ini lebih kondusif
               buat semua pihak," tuturnya.











                                                      Page 315 of 329.
   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321