Page 318 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2019
P. 318

Title          MENAKER: UMP NAIK 8,51%, TAK PERLU RIBUT-RIBUT UPAH NAIK
               Media Name     cnbcindonesia.com
               Pub. Date      18 Oktober 2019
                              https://www.cnbcindonesia.com/news/20191018192917-4-108239/menaker-ump -naik-
               Page/URL
                              851-tak-perlu-ribut-ribut-upah-naik
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive







               Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri meminta kepada semua pihak
               untuk menerima kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2020. UMP 2020 dihitung
               oleh Menaker bakal naik 8,51%.

               Hanif mengatakan kenaikan UMP sudah diatur oleh UU dan wajib setiap tahun.
               Selain itu, pemerintah mengupayakan kenaikan UMP bisa diterima buruh dan
               pengusaha.

               "Jadi menurut saya ini harus diterima oleh semua pihak. Buruh pun kalau ditanya
               puas terhadap kenaikan UMP ya bilangnya nggak," katanya di Jakarta, Jumat
               (18/10).

               Dalam konteks PP No 78 2015 tentang pengupahan yang jadi dasar formula
               kenaikan UMP, pemerintah ingin memberikan kepastian kepada dunia usaha agar
               bisa memprediksi jauh-jauh hari soal kenaikan upah. Selain itu, pekerja juga punya
               kepastian soal berapa kenaikan upah yang akan mereka terima.

               "Salah satu cara pemerintah dalam bantu dunia usaha. dan pekerja sendiri ada
               kepastian mengenai kenaikan upah setiap tahun. Kasarnya nggak perlu ribut-ribut
               upah udah naik," katanya.

               Ia juga mengingatkan buruh dan pengusaha untuk menghormati ketetapan
               kenaikan UMP 2020 yang akan ditetapkan oleh masing-masing gubernur 1
               November 2019 nanti. UU juga memberikan ruang bagi pengusaha bila tak kuat
               memberikan UMP maka bisa mengajukan penangguhan, asalkan jangan sampai tak
               memberikan upah di bawah UMP karena ancamannya pidana.

               "So far jalan. Kalau nggak kuat bisa mengajukan penangguhan upah. Kan itu
               mekanisme yang ada. Kalau nggak bayar kaya gitu, nggak bisa," kata Hanif.

















                                                      Page 317 of 329.
   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323