Page 60 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2021
P. 60
Judul Aturan JHT Mau Direvisi, Pekerja Diminta Kawal Realisasi Program JKP
Nama Media detik.com
Newstrend Manfaat Program JHT dan JKP
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5754370/aturan-jht-
mau-direvisi-pekerja-diminta-kawal-realisasi-program-jkp
Jurnalis Yudistira Perdana Imandiar
Tanggal 2021-10-05 19:56:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Sampai saat ini, Kemnaker
berpandangan bahwa Permenaker 19/2015 terkait manfaat JHT masih relevan, mengingat saat
ini situasi dan kondisi ketenagakerjaan masih dihadapkan pada dampak pandemi COVID-19
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Oleh sebab itu, saat ini kami
sedang mengkaji manfaat JHT untuk dikembalikan kepada filosofi dan sesuai amanat UU 40/2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Hal ini juga sebagai upaya agar antar satu
program jamsos dengan yang lain saling harmonis dan sinergis dalam memberikan perlindungan
kepada pekerja/buruh
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah terus berupaya
agar seluruh program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan benar-benar memberi manfaat bagi
pesertanya
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Kami terus mendorong BPJS
Ketenagakerjaan untuk berinovasi dalam mengembangkan manfaat, pelayanan, maupun
cakupan kepesertaan. Permerintah tentu sangat berharap agar seluruh manfaat Jaminan Sosial
dapat benar-benar memberikan pelindungan dan kesejahteraan bagi pekerja/buruh
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan pelaksanaan program JHT sebagaimana
diatur dalam Permenaker 19/2015 masih tetap berlaku. Adapun program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP) baru akan diimplementasikan pada tahun 2022 dan perlu dimonitor serta
dievaluasi pelaksanaannya sebelum manfaat JHT dikembalikan sesuai amanat UU dan filosofinya.
59
