Page 59 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2021
P. 59
PANDEMI BELUM USAI, KEPULANGAN PEKERJA MIGRAN JATIM BUKAN LAGI
KEWENANGAN DISNAKER
Kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jawa Timur (Jatim) dari luar negeri dalam
waktu dekat bukan lagi wewenang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Kewenangan itu ada
di pemerintah pusat, dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim, Himawan Estu Bagijo
mengatakan, pelimpahan kewenangan tersebut karena saat ini masih masa pandemi COVID-19.
Sementara penanganan pandemi menjadi tugas pokok dari BNPB.
"BNPB bertugas melakukan fungsi penyelamatan, evakuasi, mitigasi terhadap korban bencana.
Apakah itu, bencana alam atau sosial. Nah, dalam konteks ini, karena ini menyangkut bencana
yang sifatnya bukan saja bencana nasional, maka penanganan ada di BNPB. Itu sebabnya, tugas-
tugas di Disnaker hanya membantu BNPB," katanya, Selasa (5/10/2021).
Dia menambahkan, Presiden Joko Widodo, sudah memutuskan bahwa pintu masuk orang dari
luar negeri ada dua, yaitu Manado dan Jakarta. Ketika para PMI itu tiba di Jatim, maka tugas
Disnaker hanya membantu mengkoordinasikan.
"Sejauh ini, kami belum tahu skema penjemputan PMI di Jakarta atau Manado. Skemanya belum
diputuskan. Kalau tugas Disnaker kan cuma membantu melakukan pendataan, mereka ini PMI
resmi atau ilegal saja. Soal asrama itu tugasnya BNPB atau BPBD, kalau makanannya itu yang
menangani Dinas Sosial," ujar Himawan.
Dia mengaku belum mengetahui persis jumlah PMI asal Jatim yang datang dari luar negeri.
Namun, sejak Januari hingga September 2021, jumlahnya diperkirakan mencapai 38.000 orang.
"Untuk kedatangan PMI ke depan ini, kami belum tahu persis jumlahnya," katanya.
Terkait data PMI ini, lanjut dia, sepenuhnya dilakukan oleh Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (disingkat BNP2TKI). Disnakertrans Jatim hanya
memetakan asal PMI tersebut.
Selanjutnya, Disnakertrans Jatim berkoordinasi dengan disnaker kabupaten/kota setempat untuk
menyiapkan lokasi karantina. "Soal PMI ilegal, mereka berangkat tidak menggunakan pesawat.
Mereka berangkat lewat pintu-pintu pelabuhan," tandasnya.
(msd).
58
