Page 58 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2021
P. 58
Judul Pandemi Belum Usai, Kepulangan Pekerja Migran Jatim Bukan Lagi
Kewenangan Disnaker
Nama Media sindonews.com
Newstrend Perlindungan PMI
Halaman/URL https://daerah.sindonews.com/read/560040/704/pandemi-belum-usai-
kepulangan-pekerja-migran-jatim-bukan-lagi-kewenangan-disnaker-
1633432207
Jurnalis Lukman Hakim
Tanggal 2021-10-05 20:08:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Himawan Estu Bagijo (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)
Jatim) BNPB bertugas melakukan fungsi penyelamatan, evakuasi, mitigasi terhadap korban
bencana. Apakah itu, bencana alam atau sosial. Nah, dalam konteks ini, karena ini menyangkut
bencana yang sifatnya bukan saja bencana nasional, maka penanganan ada di BNPB. Itu
sebabnya, tugas-tugas di Disnaker hanya membantu BNPB
negative - Himawan Estu Bagijo (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)
Jatim) Sejauh ini, kami belum tahu skema penjemputan PMI di Jakarta atau Manado. Skemanya
belum diputuskan. Kalau tugas Disnaker kan cuma membantu melakukan pendataan, mereka ini
PMI resmi atau ilegal saja. Soal asrama itu tugasnya BNPB atau BPBD, kalau makanannya itu
yang menangani Dinas Sosial
neutral - Himawan Estu Bagijo (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)
Jatim) Untuk kedatangan PMI ke depan ini, kami belum tahu persis jumlahnya
neutral - Himawan Estu Bagijo (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)
Jatim) Soal PMI ilegal, mereka berangkat tidak menggunakan pesawat. Mereka berangkat lewat
pintu-pintu pelabuhan
Ringkasan
Kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jawa Timur (Jatim) dari luar negeri dalam
waktu dekat bukan lagi wewenang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Kewenangan itu ada
di pemerintah pusat, dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim, Himawan Estu Bagijo mengatakan,
pelimpahan kewenangan tersebut karena saat ini masih masa pandemi COVID-19. Sementara
penanganan pandemi menjadi tugas pokok dari BNPB.
57
