Page 61 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2021
P. 61
ATURAN JHT MAU DIREVISI, PEKERJA DIMINTA KAWAL REALISASI PROGRAM JKP
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan pelaksanaan program JHT sebagaimana
diatur dalam Permenaker 19/2015 masih tetap berlaku. Adapun program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP) baru akan diimplementasikan pada tahun 2022 dan perlu dimonitor serta
dievaluasi pelaksanaannya sebelum manfaat JHT dikembalikan sesuai amanat UU dan filosofinya.
"Sampai saat ini, Kemnaker berpandangan bahwa Permenaker 19/2015 terkait manfaat JHT
masih relevan, mengingat saat ini situasi dan kondisi ketenagakerjaan masih dihadapkan pada
dampak pandemi COVID-19," kata Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri dalam
keterangan tertulis, Selasa (5/10/2021) Lebih lanjut Putri menjelaskan secara filosofis, JHT
merupakan program jaminan sosial jangka panjang (long-term) yang menjadi jaring pengaman
pekerja/buruh ketika memasuki masa pensiun, pekerja tidak bisa bekerja kembali karena cacat
total tetap sebelum pensiun, atau meninggal dunia. Sedangkan jaring pengaman yang bersifat
short term, dalam hal ini berhenti bekerja, saat ini sudah tersedia program JKP.
Sebagaimana diketaui bahwa dalam Permenaker 19/2015, manfaat JHT bagi peserta yang
berhenti bekerja dapat dibayarkan sekaligus setelah melewati masa tunggu satu bulan. Adanya
manfaat JKP ditujukan untuk memberikan jaring pengaman bagi pekerja yang berhenti bekerja.
Sehingga, manfaat JHT yang diterima pekerja di masa pensiun nanti menjadi lebih besar. Jika
pun peserta ingin mengambil manfaat JHT sebelum pensiun, dimungkinkan jika telah menjadi
peserta minimal 10 tahun dan manfaat yang diambil pun maksimal 30 persen dari jumlah JHT
yang bersangkutan.
"Oleh sebab itu, saat ini kami sedang mengkaji manfaat JHT untuk dikembalikan kepada filosofi
dan sesuai amanat UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Hal ini juga
sebagai upaya agar antar satu program jamsos dengan yang lain saling harmonis dan sinergis
dalam memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh," jelasnya.
Lebih dari itu, program JHT juga memiliki manfaat tambahan lainnya atau sering disebut MLT.
MLT JHT saat ini dikhususkan untuk membantu perumahan bagi pekerja/buruh. Manfaat
tambahan semata-mata juga merupaya upaya mengatasi masalah backlog perumahan yang
menjadi concern Pemerintah.
"Pemerintah terus berupaya agar seluruh program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan benar-benar
memberi manfaat bagi pesertanya," ujarnya.
"Kami terus mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk berinovasi dalam mengembangkan
manfaat, pelayanan, maupun cakupan kepesertaan. Permerintah tentu sangat berharap agar
seluruh manfaat Jaminan Sosial dapat benar-benar memberikan pelindungan dan kesejahteraan
bagi pekerja/buruh," imbuhnya.
60
