Page 53 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2021
P. 53
Judul Serikat Pekerja Soroti Pergeseran Filosofi Program JHT
Nama Media rri.co.id
Newstrend Klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://rri.co.id/semarang/1051-ruang-publik/1214590/serikat-pekerja-
soroti-pergeseran-filosofi-program-jht
Jurnalis Donny Nur Arbayanto
Tanggal 2021-10-05 20:33:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Kami merevisi Permenaker
nomor 19 tersebut, kita kembalikan kepada filosofi JHT yaitu benar-benar sebagai tabungan di
masa tua sebagai amanat yang tertera dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 dan juga
Peraturan Pemerintah (PP) nomor 46 tahun 2015
negative - Roswita Nilakurnia (Direktur Pelayanan BPJAMSOSTEK) Hingga Agustus 2021, tercatat
1,49 juta kasus JHT dengan penyebab klaim didominasi oleh pengundurkan diri dan PHK. Selain
itu mayoritas nominal saldo JHT yang diklaim adalah dibawah Rp10 juta dan range umur peserta
paling banyak di bawah 30 tahun dimana merupakan usia produktif bekerja
negative - Elly Rosita Silaban (Presiden KSBSI) Dana yang disimpan di BPJS Ketenagakerjaan itu
sebenarnya adalah dana ketahanan untuk pembangunan ekonomi. Ketika Jaminan Hari Tua
dirubah maknanya menjadi jaminan hari terjepit karena bisa diambil setelah dipecat, memang
menjadi hilang filosofinya
neutral - Elly Rosita Silaban (Presiden KSBSI) Apakah dikembalikan (aturannya) ke undang-
undang sebelumnya, itu mungkin juga masih perlu diskusi untuk lebih lanjut
positive - Imron Fatoni (Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Semarang Majapahit) Adanya
manfaat JKP ditujukan untuk memberikan jaring pengaman bagi pekerja yang berhenti bekerja.
Sehingga, manfaat JHT yang diterima pekerja di masa pensiun nanti menjadi lebih besar
Ringkasan
Pandemi Covid 19 yang hampir dua tahun melanda Indonesia telah memberikan dampak yang
masif, tak terkecuali terhadap sektor ketenagakerjaan. Hal inilah yang mendasari Komisi IX DPR
RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan,
BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) dan perwakilan Serikat Pekerja/Buruh guna membahas
terkait pengawasan klaim Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan
52
