Page 135 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 JANUARI 2020
P. 135
"Di omnibus law adanya tunjangan PHK. Itu besarannya cuma enam bulan upah.
Kalau di UU Nomor 13 Tahun 2003, itu besarannya sembilan bulan upah dan bisa
dikalikan dua untuk PHK tertentu. Selain itu, mereka juga mendapatkan
penghargaan masa kerja maksimal sepuluh bulan upah, dan penggantian hak
minimal 15% dari toal pesangon dan/atau penghargaan masa kerja," ujar Said.
Ia menuturkan, pesangon yang sudah diatur dengan baik di dalam UU 13/2003
justru akan dihilangkan dan digantikan dengan istilah baru, tunjangan PHK yang
hanya 6 bulan upah. Padahal sebelumnya, buruh berhak mendapatkan hingga 36
bulan upah lebih.
Oleh karenanya, dia kemudian meminta kepada masyarakat, agar lebih
memperhatikan perkembangan pembentukan omnibus law. Sebab, jika tidak
permasalahan yang akan ditimbulkan oleh peraturan baru tersebut, tidak hanya
akan mengancam segelintir orang saja.
"Mencermati wacana omnibus law, tidak sulit bagi kita untuk menyimpulkan bahwa
ini adalah bagian untuk menghilangkan kesejahteraan para pekerja. Oleh karena itu,
ini bukan hanya permasalahan pekerja. Tetapi juga permasalahan seluruh rakyat
Indonesia," tutupnya.
Page 134 of 153.
