Page 92 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 JANUARI 2020
P. 92
Title PLT KEPALA BNP2TKI SAMPAIKAN PERNYATAAN PERS TAHUNAN
Media Name tribunnews.com
Pub. Date 31 Desember 2019
https://www.tribunnews.com/nasional/2019/12/31/plt-kepala-bnp2tki-samp aikan-
Page/URL
pernyataan-pers-tahunan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta, BNP2TKI (30/12) Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BNP2TKI Tatang Budie
Utama Razak menyampaikan capaian hasil kerja BNP2TKI dalam 1 tahun terakhir.
Pernyataan pers tahunan tersebut disampaikan di BNP2TKI , Jakarta, Senin
(30/12/2019).
Plt Kepala BNP2TKI memaparkan 3 (tiga) hal penting yaitu terkait dengan
Perubahan Fundamental Tata Kelola Pekerja Migran Indonesia (PMI), capaian
kinerja BNP2TKI Tahun 2019 dan persiapan terbentuknya badan baru yaitu Badan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai pengganti BNP2TKI.
Perubahan Fundamental Tata Kelola PMI Tatang menyampaikan, Undang-undang
No 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah diundangkan
tanggal 22 November 2017. UU tersebut sebagai pengganti UU No 39/2004 tentang
penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri.
Dalam UU tersebut, terdapat perubahan fundamental tata kelola penempatan dan
pelindungan, yaitu perubahan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjadi Pekerja
Migran Indonesia (PMI), persyaratan menjadi PMI serta hak dan kewajibannya,
pelindungan sebelum, selama dan setelah bekerja.
"PMI juga mendapatkan jaminan sosial, tugas dan tanggung jawab pemerintah
pusat dan daerah sampai desa juga dilibatkan untuk melindungi PMI. Dalam UU
tersebut juga dibentuk Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk memudahkan
pelayanan kepada PMI," jelas Tatang.
Menurut Tatang, selain memberikan pelayanan dan pelindungan kepada PMI,
pembinaan dan pengawasan juga terus dilakukan untuk calon PMI, PMI dan
keluarga PMI.
Termasuk pemberian sanksi baik administratif atau pidana kepada individu,
korporasi maupun pejabat/staf instansi pemerintah.
Ia menambahkan, UU yang baru ini menekankan perubahan mendasar dan
signifikan mengenai kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan penempatan
dan pelindungan PMI.
Page 91 of 153.
