Page 33 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 OKTOBER 2021
P. 33
Kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian,
Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja yang dirilis pada
tanggal 24 Maret 2020.
Ketiga, Peraturan Menteri Ekonomi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui
Program Kartu Prakerja. Regulasi ini dirilis 27 Maret 2020.
Perpres 36/2020 kemudian disempurnakan melalui Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan
Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Perpres 76/2020 ini sendiri diterbitkan pada
tanggal 8 Juli 2020.
Penyempurnaan itu kemudian menuntut perubahan aturan teknis. Permenko 3/2020 diganti
dengan Peraturan Menteri Ekonomi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui
Program Kartu Prakerja Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76
Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tentang Pengembangan
Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Permenko 3/2020 ini dirilis 4 Agustus 2020.
Program Kartu Prakerja yang memiliki total anggaran (2020-2021) sebesar Rp 41,2 triliun itu
pun mulai bergulir sejak 11 April 2020 hingga saat ini.
Kritik, Polemik dan Jawaban
Meski berdiri di atas cita-cita mulia, ide Kartu Prakerja yang disampaikan Jokowi tidak lepas
dari kritik dan polemik publik.
Apalagi, mengingat momen kemunculannya pada masa tahun politik, ide itu sempat menuai
kritik dari rival Jokowi.
Kritik pada awal-awal tentu hanya kegaduhan kosong. Sebab, Kartu Prakerja saat dicetuskan
pertama kali baru berupa ide, belum ada penjabaran lebih lanjut.
Eskalasi kritik terhadap Kartu Prakerja kembali meningkat ketika Indonesia dilanda pandemi
Covid-19, awal 2020.
Pemerintah melakukan reorientasi program Kartu Prakerja. Dari yang semula semata-mata
untuk peningkatan kompetensi, kemudian merangkap menjadi jaring pengaman sosial.
Dari reorientasi itu, pemerintah menambah besaran anggaran insentif pascapelatihan yang
diterima peserta, menjadi Rp 600.000 per bulan selama empat bulan.
Sementara, biaya bantuan pelatihan turun menjadi Rp 1.000.000 dan biaya survei
pascapelatihan juga tetap Rp 150.000. Jadi total, peserta menerima uang Rp 3.550.000.
Turunnya bantuan pelatihan disebabkan karena semua pelatihan dilakukan secara virtual atas
alasan meminimalisasi penularan virus.
32
