Page 36 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 OKTOBER 2021

"Ada juga survei atau tracing yang dijawab 7 juta peserta, survei oleh lembaga-lembaga
independen dengan 2.000-4.000 responden. Jika ada yang tidak puas, itu wajar. Namun itu
kecil," lanjut Denni.

Pemaparan ini menepis anggapan bahwa program Kartu Prakerja hanya buang-buang
anggaran. Selain itu, khusus soal platform dan lembaga pelatihan, sebagaimana ditegaskan
dalam Peraturan Presiden 76/2020, program Kartu Prakerja menggunakan skema kemitraan,
bukan pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Meski demikian, pelaksanaannya mengedepankan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa
pemerintah, yaitu adil, akuntabel, bersaing, terbuka, transparan, efisien dan efektif. Berbeda
dengan belanja Kementerian/Lembaga, dalam Kartu Prakerja, pemerintah mengucurkan dana
bantuan langsung kepada peserta, dan menyerahkan sepenuhnya kepada peserta untuk
memilih dan membeli pelatihan yang dibutuhkan di platform manapun.

Platfrom menghubungkan para peserta dengan sekitar ribuan jenis pelatihan dari ratusan
lembaga pelatihan. Antarplatform dan antarlembaga pelatihan saling bersaing dalam harga,
kualitas dan layanan. Para platform dan lembaga pelatihan digandeng karena memenuhi
persyaratan. Pemerintah pun tidak membatasi jumlah mitra dan membuka kesempatan kepada
siapa pun untuk bergabung sebagai mitra jika memenuhi kriteria.

Singkat kata, tak ada aturan yang dilanggar dalam implementasi Kartu Prakerja. Oleh sebab
itu, apabila masih ada kritik yang mengiringi program Kartu Prakerja hingga saat ini, Denni
menyerahkan penilaiannya kepada masyarakat sendiri. Khususnya penerima program yang
merasakan dampak baik program tersebut.

"Prakerja di masa pandemi diminta menjalankan dua peran sekaligus, yaitu selain
meningkatkan kompetensi kerja angkatan kerja kita, juga membantu daya beli masyarakat
yang menurun akibat pandemi," papar Denni.

"Dari survei TNP2K, BPS, Cyrus Network, CSIS, Ipsos dan Manajemen Pelaksana sendiri,
hasilnya semua senada, yaitu kedua peran ini sudah dijalankan dengan baik," lanjut dia.

Artinya, program Kartu Prakerja berhasil meningkatkan keterampilan kerja para penerimanya
sekaligus memberikan “bantalan sementara” bagi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pimpinan KPK mengapresiasi Kemenko
Perekonomian dan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja yang terus bekerja keras
membenahi program.

"Pimpinan KPK mengapresiasi Kemenko Perekonomian dan Manajemen Pelaksana Program
Kartu Prakerja yang terus memperbaiki tata kelola program Kartu Prakerja, mengikuti aturan,
menetapkan SOP, transparan, persaingan terbuka dan insentif sampai ke penerima. Seluruh
rencana aksi dan saran KPK juga telah diimplentasikan," ujar Airlangga, Selasa 19 Oktober
2021.

"Pimpinan KPK juga menekankan bahwa Program Kartu Prakerja menjadi contoh best practice
dalam mengelola suatu program besar dengan lingkup 514 kabupaten/kota di seluruh
Indonesia dengan meminimalisir banyak persoalan," lanjut Airlangga.

35