Page 35 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 OKTOBER 2021
P. 35
Kritik dan polemik pada publik itu direspons positif oleh Pemerintah, dalam hal ini Komite Cipta
Kerja yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Manajemen
Pelaksana Program Kartu Prakerja.
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari
mengatakan, rekomendasi KPK direspon dengan disesuaikannya Peraturan Presiden 36/2020
dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 3/2020 yang menjadi landasan
proses bisnis dan tata kelola program.
"Manajemen Pelaksana yang bertanggung jawab di sisi operasional melaksanakan apa yang
digariskan dalam tata kelola yang baru itu dan mengikuti rekomendasi KPK," ujar Denni kepada
tim JEO Kompas.com, 8 Oktober 2021.
"Pada 29 Desember 2020, KPK menilai seluruh saran perbaikan telah diimplementasikan. Ini
tertuang dalam surat KPK tanggal 2 Maret 2021," lanjut dia.
Denni melanjutkan, hingga saat ini, program Kartu Prakerja berjalan mengikuti aturan dan
kebijakan Komite Cipta Kerja termasuk perihal kriteria penerima.
Program ini juga diaudit secara rutin oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK), Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Keuangan, dan dimonitoring KPK.
34
