Page 34 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 OKTOBER 2021
P. 34
Karena mengemban misi ganda, Kartu Prakerja kembali mendapat kritik dari sejumlah pihak.
Di satu sisi, kalangan pro-kompetensi beranggapan, Kartu Prakerja semestinya fokus pada
pelatihan untuk kompetensi.
Sementara, kelompok pro-bansos mengatakan sebaliknya. Orang-orang yang terdampak
pandemi Covid-19 lebih membutuhkan bantuan tunai untuk menyambung hidup daripada
meningkatkan kompetensi.
Beberapa pihak juga menyebut proses perekrutan mitra pada Kartu Prakerja rawan korupsi
karena tidak melalui mekanisme lelang pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana diatur
dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Eskalasi kritik dan polemik mencapai puncaknya ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
melakukan kajian atas program Kartu Prakerja dan menemukan permasalahan pada empat
aspek.
Pertama, pada proses pendaftaran. Kedua, soal kemitraan dengan penyedia platform yang
tidak melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah. Ketiga, adanya konflik
kepentingan pada lima platform digital dengan lembaga penyedia pelatihan. Terakhir soal
materi pelatihan.
Buntutnya pada Juni 2020, KPK merekomendasikan menghentikan sementara program Kartu
Prakerja yang saat itu memasuki pendaftaran gelombang keempat.
33
