Page 32 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 OKTOBER 2021

Data Bank Dunia 2018 menyebut, pekerja di Indonesia menempatkan pendidikan dan pelatihan
sebagai prioritas terakhir (ranking 10 dari 10) dalam perjalanan kariernya.

Dari sisi perusahaan, catatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pada 2019 menyebut,
perusahaan tidak menempatkan pendidikan dan pelatihan sebagai prioritas utama (ranking 6
dari 10). Hanya 7,7 persen perusahaan yang menyisihkan anggaran untuk pendidikan dan
pelatihan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) melengkapi fakta mengkhawatirkan itu. Sebanyak 90 persen
angkatan kerja di Indonesia belum pernah mengikuti pelatihan bersertifikat.

Fakta-fakta tersebut tentu tidak bisa dipandang sebelah mata. Apalagi bonus demografi di
Indonesia mengalami puncaknya pada tahun 2030 dan sesudahnya akan terus menurun.

Artinya, rasio penduduk produktif terhadap penduduk non-produktif sesudah tahun 2030 akan
terus mengecil.

Kondisi ini tentu jangan dibayangkan sebagai situasi yang indah. Ini harus menjadi lonceng
peringatan.

Sebab, apabila jumlah penduduk produktif menurun, apalagi ditambah dengan kualitasnya
yang amburadul, mereka tidak akan bisa memiliki penghasilan untuk menyokong penduduk
tidak produktif (lansia dan anak-anak).

Oleh sebab itu, pembangunan sumber daya manusia yang akan datang harus dimulai sejak
saat ini.

Menyadari tumpukan persoalan itu, Jokowi berjanji memperkecil skill gap tersebut dengan
sejumlah program peningkatan kompetensi. Salah satunya adalah Kartu Prakerja.

"Kartu Prakerja akan kami luncurkan untuk memberikan layanan pelatihan vokasi,
meningkatkan atau memberikan pelatihan bagi yang belum bekerja, bagi yang sudah bekerja,
dan akan berganti pekerjaan. Pada tahun 2020, kami menargetkan untuk 2 juta orang,” ujar
Jokowi.

Meski demikian, ide itu tak sepenuhnya diterima dengan baik oleh publik. Tak sedikit pihak
yang mengira Kartu Prakerja adalah program untuk menggaji pengangguran sehingga program
ini pun banyak dicemooh.

Publik baru melihat menilik program ini secara detail setelah sejumlah regulasi yang menjadi
payung hukum Kartu Prakerja dirilis.

Pertama, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Potensi Kerja
Melalui Program Kartu Prakerja yang dirilis pada tanggal 26 Februari 2020.

Setelah itu, pemerintah membentuk Manajemen Pelaksana atau Project Management Office
(PMO) Program Kartu Prakerja pada tanggal 17 Maret 2020.

31