Page 52 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2021
P. 52

DPRD Jatim, Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
              Jawa  Timur,  dan  Federasi  Serikat  Pekerja  Metal  Indonesia  (FSPMI)  Jatim,  melakukan  aksi
              demonstrasi di Gedung DPRD Jatim, Kamis (14/10). Mereka menuntut kenaikan upah sebesar
              13 persen secara adil dan layak.

              Ketua  FSMPMI  Jatim,  Jazuli  menyampaikan,  negara  wajib  melindungi  segenap  kepentingan
              rakyat. "Nasib buruh semakin lama tidak sejahtera," terang Jazuli.

              Ia  mengatakan,  kesejahteraan  buruh  semakin  tidak  layak.  Karena  konsep  UMK  berkeadilan
              semakin jauh dari kenyataan. Karena itu untuk kepentingan UMK tahun 2022, konsepnya harus
              berkeadilan dan layak untuk buruh. "Kenyataanya survei BPS semakin membuat nasib buruh
              semakin jauh dari berkeadilan dan layak," terang dia.

              Buruh menuntut Pemprov Jatim agar meminta perusahaan yang mampu menjalankan amanah
              UMK  tidak  menurunkan  upah  minimum  sektoral  kabupaten/kota  (UMSK).  "Jangan  memaksa
              perusahaan kecil membayar upah besar. Dan perusahaan besar membayar upah kecil. Kita minta
              komitmen gubernur," tegas Jazuli.

              Seperti diketahui UMR di kabupaten/kota se-Jatim mengacu Surat Keputusan Gubernur Jawa
              Timur nomor 188/538/KPTS/013/2020 tentang UMK 2021. Tertinggi Kota Surabaya ditetapkan
              Rp 4.300.479. Terendah Kabupaten Sampang ditetapkan Rp1.913.321.
              Dalam aksinya FSMPMI Jatim mendesak gubernur menerbitkan SK untuk UMSK Mojokerto yang
              belum juga diteken Khofifah Indar Parawansa. Kabupaten Mojokerto masuk ring satu UMK 2021
              sebesar Rp4.279.787 belum di SK kan gubernur.

              Hartoyo  anggota  DPRD  Jatim  mendorong  Gubernur  Khofifah  Indar  Parawansa  dengan
              melibatkan serikat kerja untuk bersama-sama mengawal kesejahteraan buruh. "Kami bersama
              rakyat mengawal untuk kesejahteraan pekerja," tegas dia.

              Hartoyo  menyampaikan,  keluhan  buruh  disampaikan  secara  tegas  ke  Indrapura.  "Kami
              menanyakan dan mengawal ke gubernur," tandas politisi Partai Demokrat Jatim ini.

              Pada kesempatan yang sama, Kadisnaker Jatim, Himawan Estu Bagijo mendukung upaya untuk
              menyelesaikan persoalan pekerja. "Sehingga upah buruh di Jatim memperoleh kesejahteraan,"
              kata Himawan Estu Bagijo. [geh].






























                                                           51
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57