Page 168 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JANUARI 2020
P. 168

PERBAIKI PENGELOLAAN, PENGAMAT ASURANSI SARANKAN ASABRI SEGERA GABUNG KE
                Title
                              BPJS KETENAGAKERJAAN
                Media Name    indopos.co.id
                Pub. Date     14 Januari 2020
                              https://indopos.co.id/read/2020/01/14/215987/perbaiki-pengelolaan-peng amat-
                Page/URL
                              asuransi-sarankan-asabri-segera-gabung-ke-bpjs-ketenagakerjaan/
                Media Type    Pers Online
                Sentiment     Positive











               Pemerintah disarankan untuk mempercepat bergabungnya PT Asuransi Sosial
               Angkatan Bersenjata (Asabri) RI ke dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
               Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek untuk memperbaiki pengelolaan keuangan dan
               pengawasan di tubuh badan asuransi sosial tersebut.

               Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo mengatakan, kegagalan Asabri dalam
               menempatkan investasi hanya bisa diselesaikan pemerintah, tanpa melalui jalur
               antarbisnis. Hal itu karena Asabri merupakan perusahaan asuransi sosial, bukan
               perusahaan asuransi privat ataupun komersil.

               "Status sebagai perusahaan asuransi sosial itu juga yang tidak memungkinkan bagi
               Asabri untuk mendapat investor strategis guna menutupi kebutuhan pendanaan,"
               ujar Irvan saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (14/1/2020).


               Maka itu, kata Irvan, salah satu opsi penyelesaian masalah di Asabri adalah dengan
               mempercepat penggabungan Asabri ke BPJS TK. Skema ini dianggap lebih mudah,
               karena penggabungan dua badan pemerintah ini bisa dilakukan tanpa proses
               likuidasi.

               "Hanya perlu kajian lebih detail, karena sudah ada peta jalan (road map) untuk
               masuknya Asabri ke BPJS TK. Jadi hanya mempersingkat waktu dari rencana
               sebelumnya di 2029," ujarnya.


               Menurut Irvan, pengawasan Asabri harus lebih ketat karena perusahaan itu
               mengelola dana premi yang besar. Apalagi kebijakan penempatan investasi Asabri
               juga disalurkan ke instrumen saham yang perlu tata kelola objektif untuk memitigasi
               risiko penurunan nilai.

               Dalam waktu dekat, sejalan dengan menunggu audit Badan Pemeriksa Keuangan
               (BPK), kata Irvan, pemerintah harus mampu mengungkapkan aktor intelektual yang
               membuat Asabri merugi karena gagal dalan penempatan investasi.

               "Saat ini, masalah Asabri harus dicari aktor intelektualnya dan dia harus
               mengembalikan dana investasi dari Asabri. Mau tidak mau harus begitu. Karena




                                                      Page 167 of 203.
   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173