Page 170 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JANUARI 2020

Title INI SANKSI PERUSAHAAN YANG TIDAK TERDAFTAR DI BPJAMSOSTEK
Media Name merdeka.com
Pub. Date 14 Januari 2020
https://www.merdeka.com/uang/ini-sanksi-perusahaan-yang-tidak-terdafta r-di-
Page/URL
bpjamsostek.html
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

BPJamsostek kembali mengultimatum perusahaan yang tidak memenuhi hak karyawan
mendapatkan jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Bila tidak, maka perusahaan bersangkutan
akan dikenai sanksi berupa denda administrasi dalam jumlah tertentu.

"Saya kira untuk sanksi ini sudah diatur dalam aturannya ada sanksi administratif dan
seterusnya. Tentu saja ini akan kita terapkan," tegas Direktur Utama BPJamsostek Agus
Susanto di Jakarta, Selasa (14/1).

Hingga akhir 2019 lalu, BPJamsostek mencatat, jumlah total peserta terdiri dari 54,5 juta
orang pekerja yang mencari nafkah di sekitar 650 ribu perusahaan pemberi kerja. Dengan
demikian, dia meminta bantuan kepada seluruh pekerja untuk memastikan apakah
perusahaan yang membawahinya telah terdaftar sebagai anggota BPJamsostek.

"Kami ingin seluruh pekerja Indonesia mengecek apakah dirinya sudah didaftarkan atau
terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan agar mereka semua mendapat perlindungan kalau
terkena musibah," ujar dia.

Sementara itu, Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga
BPJamsostek Irvansyah Utoh Banja mengatakan, bentuk sanksi yang bakal diberikan masih
sesuai dengan regulasi administratif ketika masih memiliki nama panggilan BPJS
Ketenagakerjaan.

"Itu sesuai regulasi sanksi administratif, penghentian pelayanan publik tertentu seperti
pengurusan KTP, paspor dan sebagainya," jelas pria yang akrab disapa Utoh ini kepada
Liputan6.com.

Adapun aturan mengenai keterlibatan perusahaan dalam BP Jamsostek ini sudah berlaku
sejak 2013 lalu. Menurut ketentuannya, perusahaan atau badan usaha yang tidak
melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan perusahaan dan seluruh karyawan dalam BP
Jamsostek akan mendapat sanksi administratif berupa:

1. Sanksi tertulis
2. Denda
3. Sanksi tidak akan mendapat pelayanan publik, meliputi perizinan usaha, mempekerjakan
tenaga kerja asing, mengikuti tendee suatu proyek, dan izin mendirikan bangunan
(IMB).

Page 169 of 203.