Page 83 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 07 OKTOBER 2019

Aris menjelaskan, dipilihnya NTT sebagai pilot project, mengingat sebagian besar
masyarakat NTT bekerja sebagai PMI. Selain itu, NTT merupakan daerah darurat
human trafficking. "Kerja sama ini sekaligus upaya mengatasi masalah
Ketenagakerjaan di Provinsi NTT," jelas Aris.

Aris juga menjelaskan dipilihanya PT FGV sebagai mitra kerja sama. Selama ini,
Kemnaker telah mendampingi Delegasi Pemerintah Daerah NTT dalam melakukan
kunjungan kerja ke perusahaan kelapa sawit FGV di Malaysia. Dari hasil kunjungan
tersebut, disimpulkan bahwa FGV merupakan salah satu perusahaan kelapa sawit
terbesar di Malaysia yang menerapkan standar dan norma-norma ketenagakerjaan
internasional sesuai konvensi ILO.

"Sehingga, kepastian pelindungan terhadap PMI yang bekerja di perusahaan
tersebut dapat dijamin dalam implementasinya," terang Aris.

Ia menambahkan, sebelum ditempatkan di Malaysia, Calon PMI akan mendapatkan
pelatihan di BLK Kupang dan BLK Maumere. Selanjutnya, para Calon PMI akan
mendapat sertifikasi yang diselenggarakan BNSP. Pelatihan dan sertifikasi tersebut
diselenggarakan secara gratis.

Selanjutnya, para Calon PMI akan mengikuti pelatihan lanjutan di Malaysia selama 6
bulan. Aris memastikan, selama mengikuti pelatihan lanjutan, para Calon PMI akan
mendapatkan gaji penuh. "Jadi nanti di 6 bulan itu, walaupun statusnya training,
mereka sudah mendapat gaji penuh sesuai Upah Minimum setempat," terangnya.

Ia berharap, pilot project ini dapat menjadi gambaran penempatan tenaga kerja
yang sesuai dengan aturan yang baru. "Besar harapan kami semoga
pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan lancar," ujarnya.

Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN)
Kemnaker, Eva Trisiana, menambahkan, saat ini PMI yang bekerja di sektor
perkebunan di Malaysia berjumlah 15.587 orang. Mayoritas PMI sektor perkebunan
tersebut bekerja di perkebunan kelapa sawit. "Pilot project ini tentu akan
mempermudah sekaligus meningkatkan perlindungan dalam proses masyarakat
yang ingin bekerja ke luar negeri," kata Eva.

Selain pilot project tersebut, selama ini pemerintah telah menerapkan sejumlah
program untuk menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan di NTT, khususnya terkait
perlindungan bagi pekerja migran. Diantaranya, pembangunan 3 LTSA yang terletak
di Kupang, Sumba Barat Daya, dan Maumere.

Kemnaker juga terus mengembangkan program Desa Migran Produktif
(Desmigratif). Desmigratif mencakup layanan informasi pasar kerja luar negeri,
informasi prosedur bekerja dan perwakilan Pemerintah Indonesia di luar negeri,
pengembangan potensi desa, pemasaran produk desa, hingga pengasuhan anak
PMI yang ditinggal bekerja di luar negeri. "Hingga saat ini, lebih dari 60 Desmigratif
tersebar di desa-desa di NTT. Harapannya, program-program ini memberikan
perlindungan yang komprehensif bagi pekerja migran kita," papar Eva.

Page 82 of 112.