Page 392 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2020
P. 392
Kebijakan tersebut membuat Jodi dan Jihan, bahkan mungkin jutaan pekerja lain
yang di-PHK tanpa pesangon, dibiarkan berjuang sendiri. Sebab, tak ada penegasan
dari pemerintah bahwa setiap pengusaha harus mematuhi aturan untuk
memberikan uang pesangon atau ganti rugi sisa kontrak yang belum terpenuhi
kepada pekerjanya.
Kebijakan pemerintah lainnya adalah dengan mempercepat perilisan Kartu Pra
Kerja. Salah satu program yang jadi bahan "dagangan" kampanye Jokowi ini
menarget 5,6 juta jiwa di tahun 2020.
Padahal berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga akhir 2019 terdapat
7,05 juta pengangguran di Indonesia dan 8,14 juta warga setengah menganggur,
baik karena kerja paruh waktu, tanpa kontrak, atau serabutan.
Maka total pengangguran dan setengah menganggur mencapai 15,19 juta jiwa.
Artinya, hanya sekitar sepertiga dari total pengangguran yang ada, dan masih
mungkin bertambah, yang bisa mendapat Kartu Pra Kerja.
Seperti apa mekanismenya? Cukup efektifkah? Perlu waktu berminggu-minggu
untuk mengetahui jawabannya. Lagi pula program tersebut hanya bersifat
sementara waktu.
Kebijakan jangka panjang di masa depan? Belum ada yang tahu. Sementara
gelombang PHK masih terus berlanjut.
Page 391 of 394.
