Page 391 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2020
P. 391
"Apalagi karena ada kabar Tegal mau di-lockdown. Jadi sebelum di-lockdown, aku
udah pulang sih."
Status kerja yang tak jelas membuat Jihan tak bisa menagih uang pesangon.
Penghasilannya bulan terakhir memang dilebihkan, tapi tak mencapai setengah dari
nilai gaji.
"Kemarin sih ada uang tambahan, tapi nggak tahu itu pesangon atau bukan.
Infonya cuma dibilang itu bonus tambahan," ucap Jihan.
Pilihan kembali ke kampung halaman jadi opsi paling masuk akal, sebab dengan
begitu ia bisa mengirit pengeluaran dan bertahan dengan sisa uang tabungan.
"Di tempat kerjaku nggak ada istilah pesangon. Kita sebagai karyawan yang nggak
jelas ini bisa apa? Paling bisanya pasrah aja," keluhnya lemas.
Jodi dan Jihan hanya dua dari jutaan orang yang bernasib hampir serupa.
Kehilangan pekerjaan, satu-satunya sumber penghasilan, dan tanpa kepastian di
masa depan.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per 7 April 2020, terdapat 39.977
perusahaan yang merumahkan 873.090 karyawan dan mem-PHK 137.489 pekerja.
Sementara di sektor informal, ada 189.452 orang kehilangan pekerjaan.
Merumahkan yakni tetap terikat kontrak, namun karyawan tidak dipekerjakan untuk
sementara waktu. Gaji dibayarkan setiap bulan, namun dipotong sebagian bahkan
sampai 70 persen.
Sebagian lainnya sama sekali tidak mendapat gaji selain janji untuk bisa kembali
bekerja nanti. Sementara untuk yang di-PHK jelas mendapat pemutusan kontrak
kerja secara resmi dan permanen.
"Total jumlah perusahaan yang merumahkan pekerja dan PHK sebanyak 74.430
perusahaan, dengan jumlah pekerja/buruh/tenaga kerja sebanyak 1.200.031
orang," kata Menaker Ida Fauziyah melalui keterangan tertulis, Rabu (8/4).
Sebelum gelombang PHK karena wabah corona berlangsung, Ida pernah
mengeluarkan Surat Edaran No. M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan
Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan
Penanggulangan COVID-19. Dalam surat edaran itu, selain imbauan untuk
mencegah penyebaran virus, tak ada kalimat tegas bahwa perusahaan dilarang
memecat karyawannya.
"Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha... sehingga
menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja tidak masuk kerja... perubahan
besaran maupun cara pembayaran upah dilakukan sesuai dengan kesepakatan
pekerja dan pengusaha," bunyi terakhir dari surat edaran tersebut.
Page 390 of 394.
